PALANGKA RAYA – Semakin memburuknya kualitas udara di Kota Palangka Raya membuat warga setempat pasrah. Warga ramai-ramai mempertanyakan keseriusan pemerintah terhadap penanganan bencana asap yang kian parah. Palangka Raya saat ini dinilai sudah tak layak lagi dihuni manusia.

”Kami di sini tinggal menunggu mati. Kabutnya semakin parah dan tak ada tanda-tanda berakhir. Pemerintah pusat seolah tak perduli dengan nasib warga di Palangka Raya,” kata Fernandes, salah seorang warga Palangka Raya, Selasa (20/10).

Menurutnya, Palangka Raya saat ini sudah tak layak lagi dihuni manusia karena tingginya tingkat pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, dua hari berturut-turut kota menguning karena pekatnya kabut asap. Hampir tak ada tempat yang tak terpapar asap di Palangka Raya.

”Bahkan dalam rumah pun harus menggunakan masker karena asapnya sangat menyengat. Tak ada lagi udara bersih di Palangka Raya,” tutur lulusan S2 Universitas Palangka Raya ini.

Keluhan warga di linimasa juga nyaris sama. Sebagian besar dari mereka menulis ”tinggal menunggu mati”, karena saking pekatnya kabut asap. Pemerintah diharapkan mengerahkan semua sumber daya untuk mengakhiri bencana berkepanjangan tersebut sebelum korban berjatuhan.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, tingkat pencemaran udara mencapai 3.400 U gram/m3. Angka tersebut merupakan tertinggi selama kabut asap menyelimuti Ibu Kota Kalteng itu atau 22 kali lipat di ambang batas NAB PM10 = 150 ugram/m3.

BMKG juga mencatat 910 hotspot yang terdeteksi satelit NOAA. Jarak pandang di seluruh kota hanya sekitar 10 meter. Partikulat (PM10) atau partikel udara sudah di ambang mematikan untuk dihirup secara berkepanjangan. Sejumlah warga mengaku pusing dan mual karena menghirup asap.

”Nilai ambang batas (NAB) konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien, yaitu  NAB PM10 = 150 ugram/m3. Ini sudah mencapai konsentrasi 3.400  U gram/m3,” kata prakirawan BMKG Bayu Umbara.

Sementara Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng berencana melakukan gugatan kepada Presiden Joko Widodo. Lembaga adat itu juga akan menggalang dana di Bundaran Besar sebagai bentuk protes pada pihak terkait.

”Masyarakat Kalteng dan DAD langsung mengirimkan gugatan kepada Presiden. Bunyinya segera kirimkan bantuan secara maksimal ke Kalteng, karena sampai saat ini belum ada satu pun bantuan dari luar negeri yang diarahkan ke Kalteng. Sepenuhnya ke Sumatera,’’ kata Sekretaris DAD Kalteng Yuliandra Dedi.

Dedi menegaskan, hal tersebut merupakan gerakan spontanitas. Berapa pun dana yang berhasil dikumpulkan, akan diserahkan ke Presiden RI. ”Kenapa perhatian terhadap Kalteng sangat minim sekali. Intinya, kami akan mengumpulkan koin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini terpaksa dilakukan,” pungkasnya.

Kepala Sekolah MAN Model Susilawaty mengatakan, berdasarkan perintah Kementerian Agama, seluruh diminta meliburkan kegiatan sekolah selam dua hari, namun tetap memberikan tugas bagi siswa-siswi. ”Kemarin (Senin, Red) memang belum libur, tetapi ini dua hari libur,” katanya.

PERUSAHAAN TIONGKOK JADI TERSANGKA

Badan Reserse Kriminal Polri terus mengusut kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain menjerat tersangka perorangan dan korporasi dalam negeri, perusahaan asing juga tak luput dari bidikan.

Sebanyak tujuh korporasi asing telah dijerat Bareskrim karena diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kabareskrim Komjen Anang Iskandar mengatakan jumlah ini bisa terus bertambah, pasalnya anak buah di lapangan terus bekerja.

Tujuh korporasi yang dimaksud adalah PT ASP dari Tiongkok, penanganannya dilakukan Polda Kalimantan Tengah. Lalu ada PT KAL dari Australia, penanganan oleh Polda Kalimantan Barat. Kemudian Polda Sumatera Selatan juga menangani satu kasus yang menjerat PT IA dari Malaysia.

Untuk di Polda Jambi, ada dua korporasi asing sekaligus yang ditangani, yakni PT PAH dan PT AP yang sama-sama dari negeri Jiran. Dari dua korporasi asing ini juga, Polda Jambi menjerat dua orang komisaris masing-masing berinisial KBH dan KKH.

Dan yang terakhir di Polda Sumatera Selatan ada dua korporasi asing  yakni PT H berasal dari Singapura dan PT MBI dari Malaysia. ”Semuanya terus digenjot proses penyidikannya di masing-masing Polda," kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional ini di Bareskrim, Selasa (20/10).

Selain itu, hingga 20 Oktober 2015 ini, Polri sudah menangani 256 laporan masalah karhutla. Dari total laporan itu sudah ada 226 tersangka ditetapkan untuk perorangan dan 17 untuk korporasi.

Khusus untuk Kalimantan Tengah, Bareskrim mencatat ada 63 laporan, 13 di antaranya sudah memasuki proses penyidikan untuk perorangan dan dua dari korporasi. ”Tahap satu perorangan sudah ada 17 dan korporasi ada tiga, lalu yang sudah tahap II (diserahkan ke Kejaksaan) ada 29 kasus," ujar Anang. Polisi juga sudah menetapkan tersangka perseorangan sebanyak 60 orang dan lima dari korporasi.

Sementara itu, untuk bisa membuat perusahaan lebih aktif melakukan pencegahan terhadap lahannya yang terbakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan telah menyiapkan dua tindakan.

Tindakan pertama adalah, jika lahan perusahaan terbakar, proses pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) dipastikan akan dihentikan, apabila perusahaan itu masih dalam proses pengajuan izin. ”Yang kedua, lahan perusahaan yang terbakar akan dikeluarkan dari HGU apabila perusahaan itu sudah memiliki HGU," ujarnya saat di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (20/10).

Dia menambahkan, jika lahan yang terbakar lebih dari 45 persen HGU, maka akan dibekukan. ”Itu menunjukan ketidakmampuan mereka (perusahaan) menjaga (lahan)," tegasnya.

Ferry juga menyebut pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi agar kebakaran hutan tak meluas. ”Kita tawarkan langkah antisipasi di areal beberapa hektare menyediakan semacam alat pemadam. Ya, seperti pemasangan sensor asap di gedung-gedung, ada air ketika ada kebakaran," tutur dia.

Berdasarkan data BPN per 20 Oktober 2015, tercatat sudah ada 47 perusahaan ‎dari 38 perusahaan yang bakal dikenakan sanksi. Ferry mengaku belum memberikan sanksi kepada perusahaan yang membiarkan areal lahan terbakar.

”‎Data sudah ada, hari ini sudah 47 perusahaan dari 38 perusahaan. Kalau hari ini kita gantung orang, belum tentu tentramkan orang yang kena asap," ucapnya.

Selain itu, pada Senin (20/10) tadi, pesawat water booming dari Australia dan Malaysia telah ditarik pulang ke negaranya masing-masing. Tugas kedua pesawat itu sudah berakhir sesuai jadwalnya selama lima hari.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan saat ini hanya tersisa helikopter Chinook Mustang yang melakukan operasi pemadaman di Sumatera Selatan.

”Satu dari Singapura dan 10 dari Indonesia," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/10). Namun, warga tidak perlu khawatir, karena pemerintah kembali mendatangkan pesawat asing.

Kali ini dari Rusia, sebanyak dua unit pesawat amfibi Beriev Be-200 beserta 200 personel crew untuk membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

”Rencananya akan mendarat di Indonesia pada Rabu (21/10) ini, pesawat itu bisa menampung air sebanyak 12.000 liter dengan cara mengambilnya dari sungai serta laut," jelas Sutopo.

Ditambahkannya juga, Indonesia sudah pernah menggunakan pewasat serupa pada 2007 lalu untuk melakukan pemadaman api dan hasilnya cukup memuaskan. ”Semoga bisa memberikan hasil yang signifikan bagi kebakaran yang sedang terjadi di sejumlah wilayah," tukasnya. (elf/jpg/daq/ign/dwi)