PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) tahun 2017 di Kota Palangka Raya. Dalam kegiatan itu ada tiga agenda besar, yakni isu kehutanan maupun isu daerah, dan isu terkait pemindahan ibukota pemerintahan ke Ibukota Provinsi Kalteng, Palangka Raya.
“Akan ada tiga topik isu utama rakornas, kehutanan, daerah dan pemidahan pemerintahan. Ini menyikapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo dalam giat HKSN (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang dilaksanakan Desemebr 2016 di Palangka Raya). Kala itu presiden sempat menyinggung lagi soal wacana itu,” ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri ) Dodi Riyadmadji, Rabu (15/3).
Dodi menerangkan kegiatan Rakornas Kelitbangan memiliki tujuan positif untuk menghasilkan sebuah kajian mendalam, terutama dalam menindaklanjuti tiga isu tersebut.
“Maka itu rakornas ini dilakukan, kita perlu pembahasan dan pengkajian mendalam, baik soal ketersediaan lahan, penataan hingga pengelolaan dan pengembangan. Untuk diperhatikan apabila Kalteng dianggap mampu menjadi ibukota pemerintahan,” ungkapnya.
Menyinggung terkait dengan belum tuntasnya permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW), maka dalam rrakornas kali ini juga dibahas kendala dalam mewujudkan hal itu, untuk mencari titik temu ataupun pertimbangan lain hingga kedepan bisa diselesaikan secara baik.
“Dengan kata lain dalam mendukung program pemerintah, maka terlebih dahulu aspek tata ruang wilayah juga menjadi indikator yang tak kalah pentingnya. Di rakornas ini bisa kita cari solusinya,” pungkas Dodi.
Sementara itu Wali Kota Palangka Raya H M Riban Satia menyebutkan manfaat penting dari pelaksanaan Rakornas Kelitbangan, yakni mampu menghasilkan kondisi kelembagaan Litbang bagi suatu daerah. Sekaligus mengkajian tentang sumber daya manusia maupun sumber daya alam (SDM/SDA).
”Ini momen penting bagi kita, terutama terkait tiga isu, daerah, kehutanan dan pemintahan pemerintah,”jelasnya.
Riban menambahkan Rakornas Kelitbangan mengambil tema Optimalisasi Peran BPP dalam Mendorong Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Potensi Kehutanan Berbasis Kearifan Lokal.
“Intinya kebutuhan pemerintah harus berbasis penelitian, sehingga dalam rakornas itu nantinya memberikan informasi kepada perserta dan publik bahwa peran Litbang sangat vital dalam kesuksesan pemerintahan yang baik,” tutup Riban.
Pantauan Radar Palangka, pemkot sudah siap 100 persen. Terlihat Pemkot benar-benar memanfaatkan momen ini untuk mengali pengetahuan tentang kepemerintahan dan kelitbangan. Sayangnya, dikabarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut. (daq/vin)
