SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Jumat, 23 Oktober 2015 21:36
Bencana Asap
Presiden Memperparah Bencana, Kawasan Gambut Kian Rawan

Blocking Kanal Dinilai Gagal

PERINTAH PRESIDEN: Presiden RI Joko Widodo saat meninjau kebakaran lahan gambut di Desa Tumbang Nusa, 24 Oktober lalu. Presiden memerintahkan dilakukan blocking kanal agar kebakaran di lahan gambut teratasi. Akan tetapi, hal itu dinilai menjadi bumerang dan kian memperburuk bencana.

PALANGKA RAYA – Instruksi Presiden RI Joko Widodo terkait blocking kanal di lahan gambut Desa Tumbang Nusa dinilai menjadi biang semakin parahnya bencana asap. Lahan gambut semakin rawan terbakar dan memproduksi asap lebih banyak dibanding sebelumnya.

Pakar Gambut Kalteng Suwido H Limin mengatakan, langkah pemerintah melakukan blocking kanal terbukti memperburuk situasi dan menyebabkan kealamian gambut rusak. Karena itulah ia bersama pakar gambut dalam Centre For Internasioanl CO-Operation In Sustainable Managemen OF Tricopical Peatland (Cimtrop) menentang sejak awal.

”Pembangunan blocking kanal tersebut merusak ekosistem gambut dan sudah pernah dilakukan di lahan eks PLG satu juta hekter. Jangan heran di sekitar wilayah tersebut kebakaran lahan semakin menjadi karena serapan air terkuras dan kandungan air dalam gambut hilang,” katanya, Kamis (22/10).

Suwido menuturkan, pembangunan blocking kanal bukan solusi tepat mengatasi kebakaran lahan. Bahkan, hal itu hanya menghamburkan banyak anggaran. ”Coba lihat sekarang. Gambut terbakar dan sulit dipadamkan. Ingat, di dalam gambut ini ada air, bila dirusak, rentan terbakar hingga dan itu terbukti,” katanya.  

Menurut Suwido, cara yang dilakukan Tim Serbu Api justru lebih efektif dan efisien, yakni memblokir sebaran api dengan water transect, menyemprot api dengan sistem menyapu ke arah dalam, dan mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

”Saya sudah tegaskan, konsep program Kalteng Nantilang Asep untuk membebaskan Kalteng dari kebakaran dan kabut asap,” kata Kepala Cimtrop UPT Unpar ini.

Suwido menambahkan, konsep lama dalam penanganan kebakaran harus ditolak, seperti blocking kanal, hujan buatan, dan penyewaan helikopter pembom air yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Konsep yang tepat, sejak awal musim kemarau sudah dilakukan patroli dan menyiagakan masyarakat menjaga lahan yang rawan terbakar.

Dia menegaskan, pemerintah harus memulihkan status lahan dan keadaan ekosistem gambut yang telah porak-poranda. ”Tinggalkan metode lama. Bila tidak, saya yakin keadaan ini akan terus terjadi sampai tahun depan,” katanya.  

Terpisah, Dandrem 102/Pjg Kolonel Arh Purwo Sudaryanto mengatakan, blocking kanal Tumbang Nusa dijadikan percontohan cara membuat blocking kanal. Dia mengharapkan daerah lain mengembangkan hal serupa.

”Memang, bila dibandingkan dengan luas wilayah Kalteng, blocking kanal tidak ada artinya. Namun, itu hanya percontohan untuk mengamankan sebagai kecil Tumbang Nusa,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, pembangunan blocking kanal masih berlangsung. Berdasarkan konsep, manfaat kanal tersebut sangat besar. ”Intinya, semuanya dilakukan dengan baik,” katanya.

Mengenai kritikan masyarakat Kalteng yang menilai daerah ini kurang diperhatikan karena laporan dari pihaknya yang menyebut Kalteng aman, dia menegaskan, pihaknya membuat laporan sesuai situasi dan kondisi terkini di seluruh Kalteng.

”Beberapa hari kemarin situasi memang sangat berbahaya dan memburuk, sehingga membutuhkan pesawat untur water bombing, ” tutupnya. (daq/ign)


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers