SAMPIT - Ketua Komisi III DPPRD Kotim, Rimbun  mendorong agar ada pertemuan antara seluruh kepala sekolah dan Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Kotim untuk duduk satu meja.

Ini penting guna menjawab kegamangan sebagian kepala sekolah yang masih bingung dengan apa yang dikategorikan pungli dan tidak.

“Memang harus dipertemukan antara Saber Pungli dengan  para kepala sekolah, ini penting guna  para kepala sekolah paham batasan-batasan kebijakan yang bisa diambilnya,” kata Rimbun kepada Radar Sampit, kemarin.

Rimbun mengakui tidak menutup kemungkinan para kepala sekolah jadi tersert  Saber Pungli apabila tidak mengetahui item yang dikategorikan pungli. Maka dari itu, perlunya pertemuan yang digagas oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim tersebut.

Menurutnya, pertemuan itu sangat perlu untuk mensinkronkan rencana kerja kedua belah pihak agar tidak bertentangan. Selain itu, bisa diketahui jenis pungutan apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan.

Rimbun mengaku siap mengusulkan untuk jadi agenda di DPRD Kotim, apabila Disdik belum bersedia. “Iya harus dilakukan, kalau belum bisa dilakukan maka dalam waktu dekat ini bisa saja dijadwalkan untuk pertemuan itu di DPRD Kotim. Saya coba usulkan ke pimpinan lembaga,” kata dia.

Diakui masih ada yang belum sinkron dengan pointer yang masuk kategori pungli oleh Satgas Saber Pungli. Namun, disinyalir dalam  peraturan pemerintah ada poin yang membolehkan sekolah melakukan pungutan.

”Makanya perlu penyamaan persepsi,” tegasnya.

Menurut Rimbun, masalah seperti itu perlu dirumuskan, dan didiskusikan agar sinkron dan tidak ada yang berlawanan sehingga program kerja tidak berbenturan dengan aturan dan hukum.  

"Kami akan usulkan ke pimpinan DPRD agar rencana pertemuan itu bisa dimasukkan dalam agenda kegiatan DPRD," janjinya. (ang/fm)