YOGYAKARTA- Negara Republik Indonesia melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , menggelar Asia Pasific Rainforest summit 3 (konferensi tingkat tinggi hutan hujan asia pasific) tahun 2018, di Kota Yogyakarta, Senin (23/4). Tema konferensi ini yakni "Protecting Forests and People, Supporting Economic Growth’.
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan bagian dari kemitraan hutan hujan asia pasifik yang diprakarsai oleh Pemerintah Australia.
Isinya antara lain membangun sebuah dialog antara pemimpin dalam pemerintahan,riset, komunitas dan sektor swasta untuk memajukan aksi melawan deforestasi dan degradasi hutan di asia tenggara dan kepulauan pasifik.
Radar Sampit yang diundang di konferensi pers kegiatan ini menginformasikan paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Australia, The Hon Josh Frydenberg, bahwa perjanjian perubahan iklim di Paris tahun 2017 menyoroti pentingnya hutan untuk memerangi perubahan iklim. Dan bersama dengan banyak negara perlu membuat komitmen untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Konferensi ini juga menyediakan wadah untuk kolaborasi dan fokus untuk membantu negara-negara di kawasan memenuhi komitmen mereka di Perjanjian Paris.
"Australia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 hingga 28 persen di bawah level 2005 di tahun 2030. Kami juga konsisten dengan melindungi hutan dan orang, mendukung pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Menurutnya, sekitar satu miliar ton karbon dioksida (C02) dilepaskan setiap tahunnya di kawasan Asia Pasifik, dari hasil deforestasi dan degradasi tanah, hingga menyumbang 10 persen emisi gas rumah kaca. "Ini hampir dua kali lipat jumlah emisi yang dihasilkan Australia setiap tahunnya dari keseluruhan sektor ekonomi," papar Josh.
Dalam konferensi ini, pihaknya juga bertemu dengan perwakilan dari pemerintah,riset, komunitas dan sektor swasta untuk membahas dan memajukan aksi tata kelola hutan lestari. Selanjutnya menteri KLHK Indonesia, Siti Nurbaya menekankan pentingnya hutan di asia pasifik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dipaparkan pula, seluruh materi diskusi dikegiatan ini terkait dengan hutan, ekosistem dan sistem manajemen serta kaitan dengan perubahan iklim.
"Dalam hal perlindungan hutan, sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29persen, dan 17,2persen diantaranya dari sektor kehutanan. Dalam hal pencapaiannya, Indonesia akan bekerja dengan 5 sektor primer, yaitu sektor kehutanan, energi, pertanian, limbah, dan transportasi,"terangnya.
Selain itu kawasan pesisir juga tak luput dari perhatian, Indonesia memiliki 2,9 juta hektar kawasan hutan mangrove. Ekosistem mangrove ini memiliki peranan yang penting pada proses adaptasi perubahan iklim. Konservasi mangrove (hutan Bakau) ini juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu juga berkontribusi untuk mencapai target penurunan Gas Rumah Kaca (GRK).
Siti Nurbaya juga memaparkan, aspek perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya Indonesia telah melaksanakan program Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal kelola hutan kepada masyarakat sampai dengan tahun 2019, Indonesia menargetkan 4,2 juta hektar dari total 12,7 juta hektar kawasan hutan melalui skema Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi, ekologi dan memberikan
keuntungan sosial bagi masyarakat.
Selain itu, penerapan pengelolaan hutan produksi secara lestari, Indonesia telah mengaplikasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Program ini tidak hanya mendukung pengelolaan hutan produksi yang baik melalui pengurangan deforestasi yang sekaligus mendukung pengurangan GRK.
Pantauan Radar Sampit, konferensi tingkat tinggi hutan hujan asia pasifik ini, juga dihadiri sejumlah menteri dari Asia-Pasifik yang membidangi lingkungan, pariwisata dan energi. Menteri-menteri yang hadir antara lain dari Brunei Darussalam, Singapura, Filiphina, Kepulauan Fiji, dan sejumlah delegasi seperti dari India, Nepal, Papua Nugini beberapa negara eropa, termasuk dari Norwegia yang menyampaikan komitmennya sebagai donatur kepada Indonesia dan beberapa negara di asia tenggara untuk mengatasi deforestasi dam degradasi hutan. (gus)
