KUALA KURUN – Wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapat respons positif dari kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Namun, pihak terkait diminta tak mengabaikan kearifan lokal masyarakat.
”Kita menerima dengan baik terkait usulan pemindahan ibu kota tersebut, dimana Gumas merupakan salah satu kabupaten yang terdampak dari pemindahan ibu kota ini,” kata Ketua DPRD Gumas H Gumer, Rabu (2/8).
Menurut dia, apabila pemindahan ibu kota tersebut benar-benar terealisasi, masyarakat harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang ada, sehingga nantinya tidak menjadi penonton dalam setiap pembangunan.
”Jika SDM meningkat, masyarakat kita mampu bersaing, baik itu dari sisi dunia usaha, pemerintah, kewirausahaan yang sifatnya berkaitan dengan program pemerintah. Jangan sampai menjadi penonton,” tegasnya.
Selain mempersiapkan SDM, lanjut dia, masyarakat juga harus ikut proaktif dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Akan tetapi, jangan sampai mereka melupakan kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya yang selama ini dijunjung tinggi.
”Intinya, di antara dua hal tersebut, jangan sampai ada yang terabaikan, baik itu persiapan SDM, dan melupakan kearifan lokal di daerah ini,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Gumer menambahkan, Gumas tidak perlu melakukan persiapan secara khusus. Pasalnya, yang terkena dampak pemindahan ibu kota ini hanya sebagian daerah saja, khususnya di Kecamatan Manuhing.
”Kalau mengenai lahan, jangan sampai ada lahan masyarakat diambil tanpa ada ganti rugi. Ini tentunya merugikan mereka dan kita pun tidak ingin terjadi demikian,” tegasnya. (arm/ign)