PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Sosial Kalimantan Tengah (Kalteng) Suhaemi menyebutkan, program bebas prostitusi 2019 yang dibuat Kementerian Sosial RI perlu gebrakan besar agar pelaksanaannya bisa terealisasi.
Suhaemi menuturkan, karena program itu dicanangkan pemerintah pusat, harus dilakukan pemerintah daerah. Dinsos terus menggiring kabupaten dan kota merespons program tersebut, sehingga apa yang menjadi program pemerintah bisa terlaksana sepunuhnya di Kalteng.
”Memang ini kan kebijakan pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Tapi, kami dari provinsi akan mendorong supaya semua serempak,” katanya, kemarin.
Dia menjelaskan, apabila program bebas prostitusi 2019 sukses, akan dilanjutkan dengan program pembinaan. Pekerja seks komersial (PSK) yang berasal dari dalam daerah akan diberi pembinaan.
Meski demikian, Suhaemi menuturkan, melaksanakan program bebas prostitusi 2019 terbilang cukup sulit. Bahkan, aksi penutupan lokalisasi yang dilakukan pemerintah justru tidak mengurangi pekerjaan haram tersebut.
”Lokalisasi ditutup, muncul warung remang-remang, dan tetap saja para PSK menjalankan profesinya. Nah, inilah yang saya maksud dengan kendala yang akan dihadapi. Tapi, kalau ada ketegasan pemerintah, saya yakin bisa teratasi,” ucapnya.
Disinggung apakah Kalteng akan bebas prostitusi pada 2019 ini nanti, Suhaemi menegaskan hal tersebut akan terjadi apabila semua pemerintah kabupaten dan kota punya komitmen kuat dalam melaksanakan program tersebut.
”Bebas protitusi 2019 ini kan program pemerintah pusat, jadi kami yang di daerah hanya menjalankan. Namun, berhasil atau tidak di Kalteng, ya tergantung komitmen kabupaten dan kota,” pungkasnya. (sho/ign)
