SAMPIT – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat teknis terkait evaluasi sinergitas antarsatuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Program itu harus didukung lintas sektor.

Wakil Bupati Kotim M Taufiq Mukri mengatakan, koordinasi lintas sektor harus benar-benar berjalan. Terlebih lagi dengan dilibatkannya Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kotim untuk membantu permasalahan usaha di kampung KB. Misalnya, untuk membantu usaha produksi rumahan masyarakat di desa.

”Program kampung KB ini sudah mewadahi seluruh aspek dan sektor. Ditambah lagi melibatkan Kadin, sehingga solusi usaha dan ekonomi juga dapat teratasi. Dengan demikian, masyarakatnya bisa lebih sejahtera,” kata Taufiq, Selasa (13/11).

Kepala DP3APPKB Ellena Rosie mengatakan, program kampung KB sudah berjalan di 17 kecamatan di Kotim. Saat ini tinggal sinergitas antar-SOPD yang perlu dievaluasi untuk menyukseskan program. Dengan demikian, permasalahan lintas sektor dapat diselesaikan.

”Selama ini koordinasi yang dilakukan lintas sektor sudah jauh lebih baik. Permasalahan yang terjadi dapat dengan cepat teratasi, sehingga kendala di tengah masyarakat dapat teratasi dengan cepat,” kata Rosie.

Menurut Rosie, permasalahan yang dihadapi bukan hanya masalah kesehatan dan pendidikan. Namun, masalah sosial lainnya, seperti ada yang mengusulkan membantu masyarakat di kampung KB yang belum memiliki buku nikah.

”Hal ini akan dikoordinasikan ke Kementerian Agama bagaimana solusinya, sehingga masyarakat di Kampung KB bisa memiliki buku nikah,” ujarnya.

Hal tersebut perlu pendataan dan dilakukan upaya, misalnya satu kecamatan dari beberapa desa diusahkan agar memiliki buku nikah. Hal ini salah satu manfaat kampung KB, memperhatikan terkait permasalahan sosial, pendidikan, dan kesehatan. (dc/ign)