KASONGAN – Penempatan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Desa Hiyang Bana, Kecamatan Tasik Payawan, dinilai kurang tepat dan tak layak. Di samping lahan yang dikelola untuk dijadikan lahan pertanian bergambut, kawasannya itu juga jadi langganan banjir setiap tahun.

Hal itu disampaikan Dube, anggota DPRD Kabupaten Katingan (12/7). Menurutnya, kalapun dipaksakan untuk dijadikan lahan pertanian di lahan Gambut, prosesnya cukup panjang, yakni antara 15 - 20 tahun baru bisa ditanami padi. Itu pun tanahnya harus diberi kapur dan perlakuan lainnya sehingga dapat dikelola agar zat asamnya bisa berkurang. 

”Kalau berharap dengan lahan yang ada saat ini, saya yakin warga trans di UPT Hiyang Bana sampai kapan pun sulit mengembangkan usahanya,” ucap Dube.

Dari sebanyak 500 kepala keluarga (KK) di UPT tersebut, katanya, 130 KK di antaranya sudah pulang ke kampung halamannya. Sisa 370 KK di UPT, sebagian besar mencari nafkah untuk keluarganya dengan bekerja di luar UPT.

”Mereka bekerja sebagai buruh sawit di PT Arjuna Utama Sawit (AUS) yang beroperasi di sekitar Kecamatan Kamipang,” kata legislator Partai Demokrat ini.

Dia berharap, apabila Pemkab Katingan memprogramkan rencana pembukaan UPT baru di Katingan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja harus memastikan lahan sudah clean and clear. Selain itu, dilakukan pengkajian lebih mendalam, misalnya bebas dari banjir, tingkat kesuburan tanah, dan lainnya.

Dia meminta Pemkab Katingan agar tidak menambah lokasi maupun warga transmigrasi di, termasuk di Desa Hiyang Bana. ”Sebaiknya dibenahi dulu lahan yang ada dan perjuangkan juga warganya agar mereka bersemangat tetap tinggal menjadi warga trans di UPT Hiyang Bana tersebut,” tandasnya. (rm-100/ign)