PALANGKA RAYA – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalteng 27 Januari lalu berdampak terhadap sejumlah program yang dibuat Pemprov Kalteng. Beberapa program SKPD terpaksa harus ditunda karena anggaran yang banyak tersedot untuk pesta demokrasi yang sempat tertunda tersebut.
Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo mengatakan, sejumlah program harus diberi tanda bintang atau ditunda karena keterbatasan anggaran. Hal itu disebabkan sebagian APBD Kalteng digunakan untuk pelaksanaan Pilgub Kalteng. Meski demikian, Hadi menegaskan, tidak ada program prioritas di Kalteng yang dicoret.
Untuk menyiasati agar program tetap terlaksana tahun ini, Hadi mendorong masing-masing SKPD meningkatkan pendapatan. "Sebenarnya program kita ini tidak ada yang ditunda, tidak ada yang dicoret. Kenapa? Misalkan, tiap bulan pendapatan masuk, sudah jelas yang dibintangi akan berkurang juga,” katanya, baru-baru ini.
Agar lebih efisien, setiap bulan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Harapannya, program yang tertunda bisa terselesaikan dengan baik dalam satu tahun anggaran. Dengan begitu, tahun berikutnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak lagi untuk menutup program yang dibintangi, melainkan hanya akan difokuskan untuk pembangunan.
"Kita upayakan tidak berpengaruh. Makanya, saya minta agar realisasi anggaran bisa tiap bulan masuk terus,” tegasnya.
---------- SPLIT TEXT ----------
Terkait dampak penundaan pelaksanaan program, Hadi menuturkan, hal itu belum bisa dilihat sekarang. Pasalnya, anggaran yang digunakan dari APBD, sehingga dampaknya bisa terlihat pada akhir tahun anggaran.
Sekda Kalteng Siun Jarias sebelumnya mengatakan, anggaran Pilgub Kalteng cukup besar, sehingga tidak sedikit program SKPD ditunda. Kejelasan pelaksanaan beberapa program itu hanya bisa menunggu setelah anggaran perubahan nanti.
"Yang dibintangi itu adalah program yang tidak terlalu mendesak. Misalnya, pembangunan gedung baru, pemimbunan, dan beberapa program yang sejatinya masih bisa ditahan dulu. Itu yang dibintangi,” jelasnya. (sho/ign)
