SAMPIT – Legislator PDIP yang akan mengisi jabatan Ketua DPRD Kotim masih misterius. Namun, dari tiga politikus yang diajukan DPC PDIP Kotim, persaingan ketat bakal terjadi antara Rimbun dan Cici Desiliya. Sebab, Modika yang juga diusulkan, tak bisa jadi ketua karena terbentur aturan partai. Selain itu, baru seumur jagung  tercatat sebagai kader PDIP Kotim.

Modika terganjal aturan terkait penunjukan ketua DPRD yang tertuang dalam instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 6010/IN/DPP/VII/2019 tertanggal 27 Juli 2019. Dalam instruksi itu, seluruh DPD dan DPC se-Indonesia wajib mengusulkan tiga nama pimpinan DPRD dengan memperhatikan berbagai kriteria, seperti ideologi dan pengabdian di partai.

Syarat pimpinan DPRD dalam pasal V, salah satunya menegaskan, pernah  menjadi anggota partai sekurang-kurangnya lima tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA). Mengacu ketentuan itu, nama Modika tidak memenuhi kriteria dan persyaratan tersebut.

Sementara itu, dari sisi pengalaman, Rimbun dianggap mengungguli Modika dan Cici Desiliya. Apalagi dia sudah menjabat tiga periode sebagai anggota DPRD Kotim. Dia juga pernah jadi Ketua DPC PDIP Kotim 2014-2019.

Cici Desiliya sendiri masih dua periode di DPRD Kotim. Dari sisi usia, dia masih  muda. Namun, dari  struktur kepartaian, Cici di bawah kendali Ahmad Yani, Ketua DPC PDIP Kotim.

Menanggapi hal itu, Cici Desiliya mengaku siap memimpin DPRD Kotim. Dia yakin dan percaya DPC mengusulkan namanya sebagai kandidat ketua dengan pertimbangan matang.

”Kalaupun saya pada akhirnya ditunjuk dan dipercaya sebagai Ketua DPRD Kotim oleh DPP, saya siap untuk itu,” kata Cici.

Cici mengaku sudah dipanggil ke DPP PDIP untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil ujian itu, nantinya akan diputuskan dan dimusyawarahkan pengurus DPP untuk memegang tampuk kepemimpinan DPRD Kotim tersebut.

Meski demikian, seandainya nama yang direkomendasi nanti bukan dirinya, dia juga siap menerima. Sebab, baginya, jabatan merupakan perintah dan amanat partai. ”Tak masalah karena semuanya pasti pilihan partai yang terbaik,” kata Cici Desiliya.

Terkait lambatnya rekomendasi dari DPP PDIP, menurut Cici, hal itu lantaran DPP  PDIP penuh kehati-hatian menentukan nama yang akan memimpin Ketua DPRD Kotim tersebut.

”Mungkin memang sangat hati-hati memilih karena ini ketua DPRD. Jadi, harus dicari yang terbaik dari yang baik. Semoga yang terpilih nanti bisa membawa lembaga dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kotim Ahmad Yani menegaskan, pihaknya masih menunggu surat rekomendasi tersebut. Namun, dia mengakui lambannya rekomendasi itu membuat kegiatan di DPRD Kotim stagnan.

Terpisah, Sekretaris DPD Golkar Kotim Jhoni Abdi mengatakan, nama pimpinan DPRD yang direkomendasi Golkar akan disampaikan langsung DPD Golkar Kalteng. “Hari ini memang rencananya disampaikan, tapi bukan kami yang menyampaikan langsung, melainkan DPD Golkar Kalteng,” katanya.

Informasinya, perdebatan di internal Golkar juga sengit. Masing-masing petinggi partai berlambang pohon beringin itu terbelah. Di satu sisi, ada yang mengajukan nama Darmawati, ada juga yang mendukung Rudianur. Keduanya dianggap sebagai kader Golkar terbaik di Kotim saat ini.

”Kita tunggu saja siapa yang direkomendasikan, karena itu urusan di tingkat elit,” kata Abdi.

Sekretaris DPRD Kotim Bima Eka Wardana mengatakan, lambatnya pembentukan pimpinan definitif berpengaruh terhadap jadwal kegiatan DPRD. Hal itu telah mereka sampaikan kepada DPC PDIP Kotim dalam surat  tertanggal 27 Agustus lalu untuk mendesak partai segera menyerahkan nama ketua. (ang/ign)