SAMPIT – Partai Golkar Kotim memastikan akan menolak rencana pembangunan proyek  fasilitas baru di ikon Jelawat. Fraksi partai itu di DPRD Kotim diperintahkan menolak rencana itu sejak awal.

”Sikap kami tegas dari Golkar. Kami tidak ada istilah ’nanti kita lihat’. Kami mulai sekarang menolak rencana penambahan fasilitas jelawat itu,” kata Sekretaris DPD Golkar Kotim Joni Abdi.

Abdi menegaskan, penolakan itu juga sebenarnya sudah disuarakan sejak awal proyek itu dibangun beberapa tahun lalu. ”Pembangunan jelawat pertama kami menolak, kemudian kedua juga menolak. Hingga ini kali ketiganya kami konsisten menolak hal yang kami anggap tidak mendesak,” kata Abdi.

Dia menjelaskan, posisi DPD Golkar sejatinya bukan sebagai penentang kebijakan Pemkab Kotim. Akan tetapi, apabila dalam pandangan Partai Golkar tidak sesuai dan kurang bermanfaat, pihaknya akan bersikap tegas.

”Kami bukan oposisi membabi buta. Contohnya proyek pembangunan jalan di  Mentaya  Seberang kami dukung, proyek wisata Ujung Pandaran kami dukung karena memang sesuai dan sejalan dengan kami,” kata dia.

Menurutnya, senilai Rp 40 miliar justru akan terasa manfaat dan dampaknya apabila dialihkan ke pembangunan jalan di pelosok. ”Justru kami sepakat anggaran itu untuk membangun jalan di pelosok yang ketika musim hujan berubah menjadi kubangan lumpur,” kata Joni Abdi.

Abdi mengatakan, pihaknya siap berdebat dengan Bupati Kotim yang saat ini getol memperjuangkan proyek itu agar masuk dalam APBD 2020. ”Saya siap debatkan pendapat Bupati soal ini. Asalkan jangan anak buahnya saja yang diperintahkan,” ujarnya.

Dia juga mengkritik pernyataan Supian yang menyatakan ekonomi masyarakat terus terbangun ketika ada ikon jelawat. Menurutnya, pernyataan itu hanya sekadar asumsi sepintas. Mestinya pernyataan tersebut didukung dengan data riil.

”Seberapa besar sih PAD dari aktivitas di jelawat? Kemudian, berapa orang sih banyaknya yang ekonominya membaik ketika jelawat itu ada? Siapa yang menikmati? Apakah masyarakat atau hanya pengusaha perhotelan atau rumah makan?” katanya.

Sementara itu, PDIP menegaskan akan mendukung kebijakan Supian Hadi untuk melanjutkan pembangunan patung jelawat. ”Kalau arah kebijakan kami jelas mendukung,” kata Ahmad Yani, Ketua DPC PDIP Kotim.

Ahmad Yani mengatakan, rencana penambahan ikon jelawat itu sebenarnya tidak lepas dari keputusan politik DPRD Kotim periode sebelumnya yang mendukung pembangunan ikon jelawat senilai Rp 36 miliar. Apalagi di situ ada semua fraksi, sehingga bisa dikatakan proyek itu merupakan keputusan lembaga DPRD bersama jajaran eksekutif.

”Ini kan proyek lanjutan pembangunannya. Jadi, tidak lepas dari DPRD periode sebelumnya. Kok dulu bisa lolos, kenapa?” kata Ahmad Yani.

Meski demikian, Ahmad Yani menilai, desakan dari kelompok lain yang menginginkan agar anggaran digunakan untuk kepentingan lain juga tidak masalah. Tetapi, akan lebih baik lagi apabila keduanya berjalan seiring, yakni peningkatan fasilitas dilaksanakan, begitu juga proyek pembangunan jalan di pelosok.

”Asalkan tidak jadi proyek mubazir seperti sport center, itu yang salah dan menyalahi,” tegasnya.

Menurut Ahmad Yani, masyarakat saat ini sangat menikmati adanya ikon jelawat sebagai sarana rekreasi yang dibuat pemerintah. ”Toh masyarakat banyak hadir dan datang menikmati. Artinya tidak ada masalah,” ujarnya.  (ang/ign)