SAMPIT – Kondisi keuangan daerah dengan angka defisit yang besar akhirnya mengorbankan anggaran bidang pendidikan. Alokasi di Dinas Pendidikan dipangkas paling besar, yakni mencapai Rp 19,4 miliar, dari sebelumnya Rp 335,7 miliar menjadi Rp 239,3 miliar.
Sektor selanjutnya yang dirasionalisasi adalah kesehatan dengan pemangkasan sebesar Rp 7,54 miliar. Anggaran belanja di Dinas Kesehatan sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 112,1 miliar dan setelah rasionalisasi berubah menjadi Rp 104,6 miliar.
Pemangkasan juga terjadi pada pos anggaran Sekretariat Daerah yang dipangkas sekitar Rp 6,19 miliar. Pagu indikatif yang awalnya sebesar Rp 51,5 miliar, berubah menjadi Rp 46,5 miliar. Sekretariat DPRD Kotim juga tak luput dari rasionalisasi yang dipangkas sekitar Rp 1,63 miliar, dari pagu indikatif awal sebesar Rp 16,5 miliar menjadi Rp 14,88 miliar.
Rasionalisasi tak terjadi pada pos anggaran DPRD yang tetap dialokasikan sebesar Rp 22,19 miliar tidak terdampak rasionalisasi. Anggaran itu tak berubah karena untuk pemenuhan hak administrasi keuangan, anggaran perjalanan dinas, operasional, dan lain sebagainya untuk 40 anggota DPRD Kotim.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim Halikinnor mengatakan, penurunan pendapatan menjadi salah satu biang rasionalisasi tersebut. Terutama Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak sebesar Rp 45,48 miliar. Angka asumsi dalam KUA PPAS yang sebesar Rp 300,66 miliar, berubah menjadi Rp 233,24 miliar.
”Turunnya pendapatan itu akibat pendapatan yang bersumber dari dana pusat menyebabkan defisit meningkat,” kata Halikinnor.
Halikin menuturkan, penurunan pendapatan secara resmi itu tertuang dalam surat Menteri Keuangan RI Nomor S-702 MK.07/2019 tertanggal 24 September 2019 tentang rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang diterima Pemkab Kotim tahun anggaran 2020.
Sementara itu, RAPBD Kotim tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, pendapatan sekitar Rp 1,77 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 250 miliar, dana perimbangan Rp 1,19 triliun, dan pendapatan yang sah Rp 331,5 miliar.
Sementara itu, untuk belanja totalnya Rp 1,84 triliun. Rinciannya, belanja tak langsung sekitar Rp 1,02 triliun dan belanja langsung Rp 817,7 miliar. Defisit APBD Kotim berhasil ditekan hingga mencapai Rp 72,8 miliar atau sekitar 4,11 persen. Angka itu merupakan hasil rasionalisasi yang dilakukan TAPD. Sebelumnya defisit diperkirakan mencapai Rp 150 miliar atau sebesar 10 persen.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kotim Dadang H Syamsu mengaku tak bisa berbuat banyak ketika kondisi anggaran demikian. Angka defisit hingga 4,11 persen merupakan hasil pemangkasan, sehingga jika dibandingkan dengan pagu indikatif SOPD sebelum rasionalisasi jauh berbeda.
”Mau bilang apalagi? Uangnya memang tidak ada. Ini karena uangnya banyak dipakai duluan. Contohnya untuk proyek multiyears wajib bayar. Multiyears ini saja hampir Rp 250 miliar yang dibayar. Belum yang lain lagi,” kata Dadang.
Meski begitu, lanjutnya, angka defisit itu sudah berada di bawah ketentuan. Masih ada ruang untuk menaikkan defisit dari 4,11 persen menjadi 4,50 persen. ”Semoga ini bisa mengakomodir kekurangan anggaran lainnya,” kata dia.
Sementara itu, Komisi I DPRD Kotim memangkas anggaran sejumlah mitra kerjanya. Anggota Komisi I DPRD Kotim Rimbun mengatakan, salah satu yang dipangkas adalah PDAM Tirta Mentaya. Instansi itu mengajukan dana subsidi pelanggan sekitar Rp 8 miliar, namun dipangkas menjadi Rp 5 miliar.
”Saya usul pangkas. Dana Rp 3 miliar harus dialihkan ke sektor lain. PDAM harus mandiri,” tegasnya.
Begitu juga dengan dana bantuan sosial atau hibah. Dia mengkritik ada sejumlah dana yang begitu besar, yakni pos belanja hibah. Total dana itu mencapai Rp 83,6 miliar. Dana itu termasuk untuk biaya pilkada, Bawaslu, hingga organisasi lainnya. (ang/ign)
