SAMPIT – Bakal calon Bupati Kotawaringin Timur Sanggul L Gaul tidak ambil pusing dengan Surat Keputusan DPP PAN yang disebut-sebut palsu tersebut. Surat tersebut berisi rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kotim yang akan diusung PAN.
Sanggul L Gaul menyebutkan, surat rekomendasi itu merupakan urusan internal partai politik sehingga dia tidak bisa mengintervensi terlalu jauh.
“Untuk soal SK, saya kira itu ada diranah partai. Yang jelas saya mendaftarkan diri di PAN saat penjaringan. Itu saja,” kata Sanggul yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotim itu.
Dia menduga awal munculnya foto SK DPP PAN mengenai calon Bupati dan Wakil Bupati Kotim itu berasal dari Palangka Raya. Kemudian beredar secara masif di kalangan politikus hingga ke media massa.
“Saya duga awalnya berasal dari Palangka Raya, padahal kita di Sampit masih adem ayem saja,” kata birokrat senior tersebut.
Dengan santernya SK yang diduga palsu itu tak membuat Sanggul risau. Secara tidak langsung, justri dirinya menjadi lebih dikenal karena jadi perbincangan publik. Apalagi selama ini, dia tidak pernah melakukan sosialisasi. Bahkan baliho pun tidak ada demi menghargai aturan dan memahami statusnya sebagai ASN aktif di Kotim.
“Dengan begini kan ada juga sisi positifnya. Saya dikenal dan jadi perbincangan, secara tidak langsung ini sosialisasi yang cepat, singkat dan tepat,” tegasnya.
Sementara itu Sekretaris DPW PAN Kalteng Makhbub Indra Pratama mengatakan, DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah akan mengusung Muhammad Rudini sebagai bakal calon bupati Kotim. Kepastian itu berdasarkan surat rekomendasi yang ditembuskan DPP (PAN) kepada DPW PAN Kalteng.
”Tembusan rekomendasi dari DPP itu jauh hari sudah kami terima, yang diamanatkan kepada yang bersangkutan, diminta untuk mencari pasangan calon," kata Sekretaris DPW PAN Kalteng Makhbub Indra Pratama.
Makhbub menuturkan, sampai sejauh ini DPW PAN Kalteng hanya mengantongi satu nama yang resmi mendapat rekomendasi dari DPP PAN, yakni Rudini.
”Rekomendasi itu merupakan keputusan Ketua Umum DPP, maka wajib kami amankan, mulai ranting, cabang, DPD, DPW, harus patuh terhadap keputusan ini," tegasnya.
Indra juga menjamin keputusan DPP PAN merekomendasi Rudini tidak akan berubah di tengah jalan. Konsistensi PAN akan selalu dipegang teguh.
”Dari dulu kami tidak pernah mengubah rekomendasi. Sekali mendukung seseorang menjadi pimpinan, kami dari bawah sampai atas bahu-membahu mendukung, jadi bisa dipastikan kami akan mengawal sampai tuntas," tandasnya.
Di sisi lain, polemik beredarnya SK DPP pasangan bakal calon diterbitkan 18 Mei lalu dengan nomor PAN/A/ Kpts/KU-SJ/159/V/2020 tentang Persetujuan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur juga dibawa ke rnah hukum. Secara resmi DPP PAN pusat sudah melaporkan pemalsuan rekomendasi surat B.1-KWK Bacalon Bupati Kotim ke pihak kepolisian. Pengurus PAN menilai, surat palsu itu telah mencemarkan nama baik partai. Apalagi adanya pemalsuan tanda tangan ketua umum Zulkifli Hasan dan Sekjen Soeparno.
Tak hanya itu, rekom palsu itu juga membuat geram pengurus DPW PAN Kalteng. Hal itu lantaran sudah menyangkut partai berlambang matahari tersebut. Terlebih dalam situasi sensitif dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan Bupati Kotim pada 9 Desember mendatang.
”Terkait rekom palsu tentang bakal calon bupati/wakil bupati sudah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh DPP. Sudah dinilai merugikan partai apalagi ada tanda tangan ketua umum dan sekjen. Jadi harus diproses dan diungkap dari mana rekom itu terbit maupun diperoleh,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Achmad Diran, Jumat (4/6).
Dia menambahkan, jika nantinya sudah dikeluarkan rekomendasi, maka seluruh pengurus maupun simpatisan partai PAN akan tegak lurus mendukung bakal calon tersebut. Tak hanya menyampaikan visi dan misi tetapi juga berupaya memenangkan calon dalam pilkada.”Jika nanti keluar maka kami akan tegak lurus mendukung, siapapun itu baik bakal calon bupati maupun gubernur,” tandasnya. (daq/ang/yit)
