SAMPIT – Fraksi PDI Perjuangan yang mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) kelapa sawit diprediksi berjalan mulus. Fraksi Hanura-PKB mendukung rencana tersebut. Pansus dinilai harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah investasi perkebunan sawit yang tak berujung.
”Saya sepakat membentuk pansus dan melibatkan lembaga penegak hukum, salah satunya KPK. Dengan demikian, hasil kerja pansus bisa terlihat,” kata Hari Rahmad Panca Setya kepada Radar Sampit, Rabu (8/6).
Menurut Hari, dibentuknya pansus harus mengubah padangan negatif terhadap tim tersebut. Karena itu, pansus harus diawasi pihak tertentu. Hal itu juga untuk menghindari sekaligus menepis adanya permainan dalam tim bentukan DPRD Kotim tersebut.
”Tidak bisa disamakan. Ini yang baru harus maksimal dan jadi upaya kita menertibkan perkebunan di Kotim. Sektor ini disinyalir banyak menggarap di luar izin. Makanya nanti pansus yang akan bekerja di sini dan berperan,” ujar Hari Rahmad.
Fraksi lainnya di DPRD Kotim, Demokrat, Golkar, dan Gerindra belum menyatakan sikap. Ketua Fraksi Demokrat Dani Rakhman mengatakan, akan mempelajari rencana pembentukan pansus tersebut, sementara Golkar belum bersikap.
Terpisah, Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli mengatakan, pembentukan pansus memerlukan persetujuan semua fraksi. Ada mekanisme berjenjang yang harus dilewati. ”Kita hargai pendapat dan usulan Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Hal ini akan kami bicarakan lebih lanjut untuk menertibkan semua investasi di Kotim. Saya pun sepakat jika memang harus ada pendampingan dari penegak hukum, salah satunya KPK,” katanya.
Menurutnya, apabila mayoritas fraksi di DPRD sepakat membentuk pansus, maka pansus yang terdiri dari perwakilan masing-masing fraksi itu segera terbentuk dengan cepat. ”Mungkin bisa cepat kalau tidak ada hambatan, tetapi wacana ini tergantung kawan-kawan fraksi semuanya,” ujarnya.
Jhon juga meminta Gubernur Kalteng bersikap dan menepati janjinya untuk memberikan keejahteraan kepada masyarakat. Sugianto ditantang berani menghadang perusahaan yang kerap sewenang-wenang dengan masyrakat.
”Tetapi pertanyaanya, apakah pak Gubernur ini berani menertibkan semua perkebunan di Kalteng, karena konflik kepentingan di sektor ini sangat tinggi sekali. Berani menutup tersus ilegal, menutup PBS ilegal, dan itu kami tunggu aksinya,” tegasnya. (ang/ign)
