PANGKALAN BUN- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab-Kobar) nampaknya harus memacu lagi  upaya penyerapan anggaran baik secara fisik mau pun keuangan. Pasalnya dievaluasi penghujung tahun ini,  serapan program seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih minim. Seperti sektor keuangan, baru terserap 65 persen dan  fisik baru 85 persen.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kobar Nurul Edy mengatakan, sesuai hasil rapat evaluasi di triwulan ketiga, serapan kedua sektor tersebut minim. Menurutnya, menjelang akhir tahun ini tingkat serapan program fisik dan keuangan harusnya bisa mencapai 90 persen.

”Banyak kendala yang dialami Pemkab dalam realisasi anggaran tersebut. Penyerapan ini lebih besar pembangunan fisik dari pada keuangan. Hal ini karena adanya pendapatan asli daerah (PAD) Kobar yang belum bisa sepenuhnya digali maksimal,” paparnya, kemarin.

Dilanjutkannya, disamping itu dana transfer dari pemerintah pusat juga membuat presentase penyerapan anggaran keuangan kecil. Sedangkan untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 85 persen yang artinya ada sejumlah pekerjaan yang ditambah waktunya. Seperti salah satunya pembangunan pasar Indra Sari.

"Jadi saya tekankan di sini penyerapan masih minim. Tapi masih ada waktu sekitar 15 hari lagi agar bisa dimaksimalkan oleh  teman-teman di SKPD,"imbuhnya.

Disebutkan Nurul Edy, beberapa SKPD yang serapan anggaran dan program fisiknya masih kurang antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, serta Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar.

Ditegaskannya nilai serapan fisik yang lebih tinggi dari serapan sektor keuangan juga harus disikapi secara bijak. Selain itu Pemkab harus memproses bagi yang sudah mengajukan persyaratan yang lengkap  untuk pencairan dana program. “Karena ada yang belum lengkap, tapi ngotot dicairkan,” tukas Nurul Edy.

Kendati demikian, dirinya optimis dalam waktu dekat ini semua  SKPD bisa memaksimalkan lagi serapan anggaran. Sampai akhir  tahun memasuki masa tutup buku, diharapkan bisa mencapai minimal di atas 90 persen.

”Bukan berarti pemerintah bakal diam saja. Tapi kami bakal memikirkan ke depan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan bagi pekerjaan fisik agar kita upayakan secepatnya dilakukan pencairan dana,” pungkas Nurul Edy. (rin/gus)