PALANGKA RAYA – Kemarau diprediksi akan terjadi pada bulan April 2018 mendatang. Menghadapi itu, pemerintah terus intens melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam menyikapi dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Darliansjah mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan status siaga bencana. Artinya, pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota, dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat siaga.
“Siaga itu, baik menghadapi bencana banjir maupun bencana kebakaran hutan dan lahan. Siaga bencana ini, sudah lama disampaikan pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota,” katanya belum lama ini.
Memang, ungkapnya masalah bencana ini sudah menjadi kewaspadaan bersama. Ditetapkan status siaga bencana, maka setiap wilayah wajib untuk bersiaga, meskipun sejak awal kewaspadaan dan kesiapsiagaan itu sudah dilakukan.
Khusus untuk persiapan masalah kebakaran hutan dan lahan, semua instansi terkait akan terus dioptimalkan koordinasinya, sehingga musim kemarau tiba, pemerintah bersama dengan seluruh elemen pun siap.
“Kami juga akan melakukan pengecekan terhadap sumur bor. Sumur bor merupakan salah satu program pemerintah, dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sumur-sumur bor yang sudah dilaporkan itu, akan dievaluasi kelayakannya,” ujarnya.
Evaluasi berupa pengecekan, lanjut dia, guna mengetahui apakah sumur bor itu memang berfungsi dengan baik, atau harus dilakukan perbaikan. Hasil evaluasi, dapat diketahui mana saja dari seluruh sumur bor itu yang siap pakai.
“Jangan sampai, musim kemarau terjadi, tapi sumur bor tidak bisa digunakan. Sumur bor yang tidak berfungsi dengan baik, akan segera dilakukan pembenahan, sehingga berfungsi,” lanjutnya.
Kendati demikian, dia mengatakan Kalteng patut bersyukur, sekarang ini masih sering terjadi hujan dengan intensitas sedang dan tinggi. Sehingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan mampu diminimalisir.
“Namun kondisi itu juga patut untuk diwaspadai, karena potensi banjir dapat terjadi dengan cepat. Karena itulah, koordinasi lintas sektor terus diperkuat, dalam upaya penanggulangan bencana ini,” tandasnya. (sho/fm)
