PALANGKA RAYA – Wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ke luar Pulau Jawa dengan Palangka Raya yang disebut-sebut jadi salah satu kandidat, mendapat tanggapan serius Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. Dia menjamin warga lokal tidak akan tergusur apabila Palangka Raya resmi ditunjuk jadi ibu kota pemerintahan.
”Saya menerima dengan baik wancana itu. Pemerintah kota berani menjamin tak tergusur. Sebab, pastinya pemerintah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, sehingga akan menyampikan hal itu. Apalagi Bappenas sudah mengkaji sosial budaya. Itu salah satu poin yang diutamakan memperhatikan masyarakat dan kearifan lokal,” ujarnya.
Fairid mengatakan, secara administrasi kepemerintahan dan selaku wali kota, dia mendukung penuh wacana tersebut. Apalagi sejumlah pihak sudah melakukan kajian.
”Apa pun keputusan pusat kami terima dan saya mendukung penuh. Palangka Raya sudah sip. Apalagi kajian dari Kementerian ATN/BPN RI termasuk aspek kesiapan daya tampung dan kemampuan sudah sesuai. Pokoknya seluruh aspek sudah tercukupi baik lahan maupun infrastruktur dan lain-lain sudah dikaji,” kata Fairid Naparin, Selasa (30/4).
Dia menuturkan, kesiapan tersebut tak hanya dari kajian sosial budaya. Kota Palangka Raya juga menyediakan 119 hektare lahan, Kabupaten Katingan menyediakan lahan seluas 81 ribu hektare, dan Kabupaten Gunung Mas sekitar 98 ribu hektare. Dari tiga daerah tersebut totalnya sekitar 300 ribu hektare.
”Pengkajian oleh Bappenas dan Kementerian ATR/BPN RI, sehingga tidak mungkin lahan tersebut bermasalah di kemudian hari. Sebab, semua persoalan serta legalitas tanah tersebut sudah tuntas dan tidak bermasalah dengan masyarakat dan lainnya,” ujar Fairid.
Fairid menambahkan, saat ini pemerintah kota juga sudah memberikan data untuk mendukung kajian tersebut. ”Semuanya sudah dimasukkan dalam RTRW kota. Jadi, saya rasa kesiapan sudah dilakukan, tetapi apa pun keputusan dari pemerintah pusat tetap diterima. Namun, saya menekankan jangan meninggalkan kultur asli wilayah setempat,” tandasnya. (daq/ign)
