PALANGKA RAYA – Peluang Kalimantan Tengah untuk berkembang lebih pesat melalui jalan pintas proyek pemindahan ibu kota lenyap. Presiden RI Joko Widodo memutuskan Kaltim sebagai provinsi tempat ibu kota baru akan dibangun. Ratusan triliun anggaran bakal digelontorkan untuk proyek besar itu.

Daerah yang diputuskan menjadi wilayah ibu kota baru, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, otomatis akan maju pesat. Selain pembangunan infrastruktur, perekonomian juga diprediksi bakal meroket di Kaltim dalam beberapa tahun ke depan. Proyek pemindahan ibu kota layaknya jalan pintas untuk maju pesat dengan bantuan penuh dari pemerintah pusat.

Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara lebih memikat pemerintah pusat dibanding kawasan segitiga emas yang diajukan Kalteng, yakni Palangka Raya, Gunung Mas, dan Katingan. Padahal, Pemprov Kalteng sudah mencadangkan lahan sekitar 300 ribu hektare di kawasan itu untuk keperluan ibu kota baru.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran tak mempermasalahkan keputusan Presiden yang lebih memilih provinsi tetangga, meski di satu sisi Kalteng memiliki sejarah dan digadang-gadang sebagai calon ibu kota masa depan.

”Tidak jadi masalah (ibu kota di Kaltim, Red), Kalteng tetap membangun. Tanpa jadi ibu kota pun, pemerintah tetap bergerak membangun provinsi. Kalteng pada dasarnya tidak memaksa Presiden masuk dalam satu sejarah,” tegasnya.

Dia menuturkan, pemindahan ibu kota ini secara keseluruhan berdampak baik, khususnya dalam percepatan pembangunan. Namun, di satu sisi ada dampak lain yang tentu akan menyulitkan masyarakat sendiri. Di antaranya pengawasan di bidang kehutanan yang akan lebih ketat, sehingga masyarakat juga sulit memanfaatkan potensi hutan.

”Kalteng tataplah menjadi diri sendiri. Tidak masalah Kaltim jadi ibu kota. Pembangunan di Kalteng tetap akan dipacu oleh pemerintah, karena ini semua untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Terlepas dari itu, Sugianto mengakui ketersediaan infrastruktur darat dan laut belum lengkap. Kalteng hanya unggul kesiapan lahan yang sebelumnya ditawarkan sebagai lokasi ibu kota negara.

Mengenai bencana, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menegaskan, Kalteng dapat dikatakan benar-benar aman. Terutama dari gempa dan tsunami, sehingga dipilihnya Kaltim sebagai ibu kota bukan karena Kalteng tidak aman dari bencana alam.

”Hanya saja, mengenai pemindahan ibu kota ini diharapkan bisa menjadi kepentingan secara menyeluruh bagi masyarakat,” katanya.

Terkait pemindahan ibu kota, Kalteng sudah berkerja keras dengan melibatkan Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah, khususnya dalam mencari data yang diperlukan. Tim Percepatan Kalteng Berkah ikut berkoordinasi dan memastikan kesiapan dari berbagai sektor, seperti lahan, sosiologis, hingga potensi daya dukung wilayah.

Selain itu, Pemprov Kalteng juga membentuk tim ekspedisi untuk memetakan kondisi daerah yang dicalonkan sebagai ibu kota negara. Tim itu ditugaskan mendata potensi daerah, khususnya di Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas.

Tim ekspedisi yang dibiayai pemprov itu beranggotakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan (Bappedalitbang), Dewan Riset Daerah, Akademisi, dan sejumlah pakar.

Selain itu, pemerintah juga beberapa kali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait mengenai pemindahan ibu kota tersebut. Meski Gubernur mengaku tidak melakukan lobi terkait hal tersebut, namun pemerintah sudah berusaha memenuhi semua persyaratan yang diminta. (sho/ign)