PALANGKA RAYA – Kalimantan Tengah dinilai masih memiliki peluang ditetapkan sebagai ibu kota baru pengganti Jakarta. Pasalnya, meski ada pernyataan yang menyebutkan Kaltim jadi lokasi ibu kota baru, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menganulir itu membuat pernyataan itu gugur. Pasalnya, masih ada kajian lain yang perlu diselesaikan pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Zaky menyesalkan penyataan yang dilontarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebutkan Kaltim ditetapkan jadi ibu kota baru. Kesalahan komunikasi di pemerintah pusat dinilai sudah sering terjadi.

”Bisa jadi juga ini terkait dinamika komposisi kabinet Jokowi ke depan. Para menteri sudah harap harap cemas, lanjut atau diganti,” katanya.

Menurutnya, hal yang menentukan adalah sisa kajian yang dilakukan pemerintah, sehingga Kalteng maupun Kaltim masih berpeluang. Apabila sudah final, keputusan penting itu akan disampaikan Presiden langsung sebagai kepala negara.

”Dalam politik, simbol itu penting dan sekarang upaya (pemindahan ibu kota) ini merupakan gebrakan dia (Jokowi, Red) pada kepemimpinan periode dua. Dia berupaya meninggalkan legacy (warisan) sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota RI,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan bukan semata-mata untuk daerah, tetapi merupakan kepentingan bangsa ke depan. Sugianto enggan menanggapi pernyataan menteri yang menyebutkan lokasi yang dipilih adalah Kaltim.

”Saya menyerahkan keputusan ini kepada pemerintah pusat,” ucapnya. (sos/ign)