PALANGKA RAYA – Kalimantan Tengah (Kalteng) bakal mendapat efek positif pembangunan infrastruktur apabila pemerintah memutuskan jadi ibu kota pemerintahan. Kualitas jalan dari kelas II akan naik ke kelas I di sekitar kawasan yang ditunjuk jadi ibu kota baru. Artinya, usia jalan akan lebih lama dan lebih mulus dibandingkan yang sekarang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng Shalahuddin mengatakan,  apabila Kalteng dipercaya sebagai pusat pemerintahan baru, Pemerintah Provinsi Kalteng akan ikut terlibat menyiapkan sarana pendukung agar proses pembangunan bisa berjalan cepat.

”Mau tidak mau Kalteng harus mengikuti. Tapi yang dilakukan ini hanya membuat dan mengembangkan sarana pendukung. Seperti pelabuhan sudah ada, tinggal dikembangkan saja. Begitu juga bandara dan sarana lainnya,” katanya, Kamis (9/5).

Infrastruktur jalan di Kalteng, lanjut Shalahuddin, masih kategori kelas dua atau dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan sampai sepuluh ton.  Apabila Kalteng menjadi ibu kota, kapasitas jalan meningkat menjadi kelas satu atau dengan MST lebih dari 10 ton.

”Pastilah akan naik kelas jalannya. Yang sekarang kelas dua, bisa naik ke kelas satu. Memang ini efek positif yang diperoleh apabila ibu kota benar-benar ke Kalteng,” ucapnya.

Menurutnya, penanganan tiap kelas jalan tidak jauh berbeda. Hanya teletak pada anggaran pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan konstruksi jalan sesuai kelas.

Besar kecilnya anggaran tergantung jenis penanganannya. Dalam pembangunan jalan, ada beberapa sistem yang bisa digunakan, seperti flexible pavement atau perkerasan lentur dan rigid pavement atau perkerasan kaku. Anggaran untuk penanganannya diperkirakan mencapai Rp 4-5 miliar per kilometer.

”Di Kalteng ada jalan nasional sepanjang 2002 kilometer, kemudian jalan provinsi 1.200 kilometer dan jalan kabupaten dan kota sepanjang 14.500 kilometer. Jadi, kalau untuk infrastruktur di Kalteng sudah ada, tinggal peningkatan saja bila diperlukan,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, pemerintah akan melakukan pembahasan terobosan mengenai kebutuhan pengembangan kewilayahan, yang nantinya menjadi pendukung kebijakan pusat apabila Kalteng ditunjuk sebagai pusat pemerintahan.

”Seperti tata ruang juga menjadi perhatian pemerintah. Intinya, yang berkenaan dengan sarana pendukung akan pemerintah pikirkan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah harus memulai dari nol untuk mempersiapkan infrastruktur apabila ibu kota pindah ke Kalimantan Tengah. Hal itu jadi tantangan berat.

Infrastruktur di Kalteng memang belum mendukung untuk dijadikan ibu kota negara. Rata-rata jalan nasional di Kalteng sebagian besar cepat rusak. Biaya pembangunan infrastruktur akan sangat besar. Apalagi kualitas jalan akan ditingkatkan agar usianya lebih lama.

Kesiapan infrastruktur juga pernah disinggung Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke kawasan Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5) lalu. Infrastruktur di kawasan itu sangat mendukung, dilalui jalur tol Balikpapan-Samarinda.

Selain itu, berdekatan dengan Bandara Sepinggan, Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda. Namun, Jokowi menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan infrastruktur. Aspek lain juga jadi pertimbangan.

”Semuanya ada plus minusnya. Nggak mungkin semuanya plus. Minus semuanya juga nggak mungkin,” kata Jokowi.

Gambut Tipis

Sementara itu, letak geografis juga akan menjadi pertimbangan dalam rencana pembangunan ibu kota baru.  Kepala Seksi Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kotim Rayawati mengatakan, wilayah Tumbang Talaken di Gunung Mas yang baru saja dikunjungi Presiden, struktur tanahnya berpasir dan tanah kuning.

”Jadi kalau pasir itu sudah masuk kategori lapisan tanah yang paling bagus. Kurang lebih seperti daerah hulu, yang banyak perbukitannya. Memang Tumbang Talaken itu masuk daerah perbukitan,” katanya.

Menurut Rayawati, apabila pembangunan tersebut dilakukan di atas tanah berpasir yang lengket tidak masalah. Tidak perlu menggunkan kayu galam atau cerucuk untuk memperkuat pondasi di bawahnya. Berbeda halnya bila di atas tanah gambut yang cenderung ambles dan tidak kuat serta mudah bergerak.

”Kalau Katingan ke arah Gunung Mas itu daerah perbukitan juga. Kalau arah ke Sampit rata-rata gambut tanahnya, terutama daerah yang dekat dengan sungai. Jadi, struktur bangunan di atas tanah berpasir lebih bagus. Tak perlu pakai cerucuk kayu galam lagi untuk membuat pondasi bangunan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, di Palangka Raya tidak semua tempat berjenis tanah gambut, hanya bagian-bagian tertentu saja. Ketebalan tanah gambut wilayah yang akan dijadikan ibu kota, memiliki ketebalan tanah gambut yang tipis. Misalnya, di Palangka Raya memiliki ketebalan sekitar 2,5 meter.

”Berbeda lagi kalau mau ke arah Pulang Pisau banyak gambut juga seperti di Sampit. Gambut itu biasanya hanya ada di sekitar pesisir sungai dan dataran rendah. Kalau gambut yang ketebalannya tinggi itu sekitar 7-9 meter,” jelasnya.

Tiga wilayah yang disebut sebagai segitiga emas itu, yakni Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas, kandungan tanah gambutnya tak setebal seperti di Kotim atau Pulang Pisau. “Kalau ke arah Palangka Raya terus ke Gunung Mas itu sudah mulai berpasir tanahnya,” ujarnya. (sho/rm-97/ign)