SAMPIT – Rencana Pemkab Kotim membangun fasilitas tambahan di kawasan ikon jelawat memantik reaksi penolakan. Tokoh adat masyarakat Kotim mengancam akan turun ke jalan apabila pemkab tetap memaksakan program itu. Mereka mendesak anggaran yang ada sebaiknya digunakan untuk membangun betang induk di dalam Kota Sampit.

”Kami menolak rencana pemerintah mengalokasikan dana Rp 40 miliar tersebut hanya untuk urusan jelawat,” kata Muhammad Jais. Jais yang didampingi Wakil Ketua DAD Kotim Diazman Thongka menegaskan, rencana pemkab membangun ikon itu tidak mencerminkan dukungan pada kearifan lokal.

”Sebenarnya jelawat itu bukan ikon kita orang Dayak. Masyarakat sejatinya tidak kenal yang namanya jelawat, yang ada di orang Dayak adalah manjuhan,” tegas Jais.

Apabila pemkab bersikeras membangun fasilitas tambahan di ikon jelawat, pihaknya siap turun ke jalanan memprotesnya bersama dengan sejumlah kalangan lain. Jais juga mengkritisi DPRD Kotim yang dinilai tak berani berbuat banyak terhadap program pemkab tersebut.

”DPRD juga tidak berani berbuat banyak, padahal mereka di sana orang pintar, tapi menyikapi rencana pemerintah itu sepertinya tidak mampu,” ujarnya.

Diazman Thongka menambahkan, rencana pembangunan fasilitas tambahan di ikon jelawat hanya membuang anggaran. Sebagai perwakilan masyarakat adat, mereka mendesak agar anggaran sebesar Rp 40 miliar itu dialihkan untuk pembangunan rumah  betang induk. Sebab, sampai saat ini Sampit tidak memiliki betang induk seperti di daerah Kalimantan Barat.

”Kami sepakat sekaligus mendesak agar Bupati Kotim mau mendengar aspirasi kami, yaitu membangun betang induk sebagai simbol pemersatu daerah,” kata Diaz.

Dia menegaskan, keberadaan betang itu harus ada di dalam Kota Sampit. Apalagi belakangan ini aspirasi arus bawah dinilai kian deras mendesak pemerintah membangun  ikon kebanggaan  masyarakat lokal.

”Ikon jelawat itu bukan sebagai ikon orang Kotim. Kami ingin ikon yang dibangun  betang  induk, karena di situ akan ditempatkan sebagai pusat sejarah peradaban orang lokal dan ini akan kami sampaikan untuk pemerintah nantinya,” ujar Diaz.

Untuk menolak rencana penambahan fasilitas jelawat, kata Diaz, pihaknya akan berkomunikasi dengan seluruh ormas adat di Kotim. ”Karena pemerintah ini selalu mengabaikan aspirasi dari kami dan  masyarakat arus bawah selalu mendesak agar dibangun betang induk tersebut,” kata Diaz yang diamini Jais.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kotim Rimbun menegaskan, akan jadi orang pertama yang menentang kebijakan pemkab membangun fasilitas tambahan di ikon jelawat.  Dia mendesak agar pimpinan DPRD Kotim juga sejalan dengan pandangannya.

”Saya yang akan menentang paling depan kebijakan itu. Begitu juga dengan pimpinan, jangan main-main dengan rencana ini. Jangan sampai menyetujuinya!” kata Rimbun.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, rencana pembangunan tersebut sama sekali tidak menggambarkan keberpihakan pada kearifan lokal. Dia menilai dengan ikon yang ada sudah sangat cukup.

”Pemkab ini tidak mau mendengar. Dia selalu memaksakan apa yang ada di konsep mereka,” ujar Rimbun.

Dana sebesar Rp 40 miliar itu, kata Rimbun, harus dialihkan ke sektor lain. Dia sepakat dengan usulan masyarakat untuk membangun betang induk. Bahkan, dia menginginkan posisinya strategis di dekat Bundaran Balanga di kilometer tiga ruas jalan Sampit-Pangkalan Bun.

”Dana Rp 40 miliar apabila untuk membuat betang induk tentunya akan membuat masyarakat bangga, karena saat ini aspirasi masyarakat menginginkan adanya betang induk yang jadi simbol pemersatu dan perekat keragaman di Kotim,” tandasnya. (ang/ign)