SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi diharapkan tak tebang pilih dalam memberikan sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis dan tak netral dalam pilkada. Jangan sampai keputusan yang dikeluarkan justru menjadi blunder karena dilatari perbedaan dukungan dengan pimpinan.
Hal tersebut disampaikan praktisi hukum dan pengamat politik di Kotim Bambang Nugroho. ”Ketika ada orang yang melaporkan ASN lain, maka wajib mendapatkan perlakukan sama. Jangan sampai ketika ada ASN yang ikut berpolitik tidak ditindak dengan alasan tidak masuk akal, publik pasti protes dan ini bisa jadi blunder. Dengan kata lain, tebang pilih itu benar adanya,” katanya.
Bambang menuturkan, keputusan bupati mencopot dua kepala dinas masih ditunggu. Bahkan, bila perlu namanya disampaikan kepada publik agar terang benderang. ”Harusnya disampaikan supaya kita tahu siapa yang dijadikan objek dari keputusan hukum kepala daerah itu. Kalau begini masih menerka-nerka saja,” ujarnya.
Secara aturan, kata Bambang, tak masalah apabila kepala daerah mencopot jajarannya dan menyampaikannya kepada publik. Di sisi lain, pejabat yang di-nonjobkan bisa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan kepala daerah dimaksud.
Menurut Bambang, dalam situasi seperti itu, seharusnya Bawaslu proaktif di lapangan. Apalagi struktur bawaslu sampai ke desa, sehingga akan mudah mengawasi ASN yang berpolitik.
”Misalnya jika ada camat yang main intervensi, segera seret. Bawa buktinya supaya tidak merusak demokrasi kita. Jadi, tugas Bawaslu jangan hanya sebatas mengurus pelanggaran APK (alat peraga kampanye, Red) saja. Ada persoalan lebih yang harus diprioritaskan karena itu akan menganggu stabilitas pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kotim Rimbun mengapresiasi keputusan Supian yang menjatuhkan sanksi tanpa jabatan kepada dua kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Kebijakan itu dinilai tepat, karena tidak hanya sekadar memberikan ancaman kepada ASN.
”Secara pribadi sebagai wakil rakyat, saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Bupati Kotim memberikan sanksi kepada ASN yang bermain politik,” kata Rimbun.
Rimbun tidak menyoalkan dasar Supian menjatuhkan sanksi kepada dua ASN itu. Baginya, hal tersebut merupakan ranah internal Pemkab Kotim. Apabila kedua ASN itu merasa dizalimi, bisa membawa ke proses PTUN.
Keputusan Supian tersebut, lanjutnya, membuktikan sekaligus menjadi pelajaran bagi ASN yang lain agar tidak coba-coba bermain dengan politik praktis. Rimbun mendorong Bupati agar tegas dan menelusuri oknum ASN lainnya yang masih terlibat. Pasalnya, disinyalir banyak ASN aktif yang ikut memberikan dukungan secara terbuka dalam pilkada.
”Maka dari itu, kami harap ASN lainnya juga harus diperlakukan sama. Jangan hanya dua kepala SOPD yang ada itu di-nonjobkan,” ujar mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kotim tersebut.
Rimbun menegaskan, Supian harus profesional dalam situasi politik yang semakin memanas seperti sekarang. Dia mewanti-wanti agar tidak ada istilah tebang pilih dalam penindakan kepada ASN. Hal tersebut akan mencederai kepercayaan publik terhadap kepala daerah.
”Sebagai orang yang satu partai dengan Pak Bupati, saya wajib mengingatkan agar siapa pun pelaku dari ASN, wajib ditindak tanpa melihat siapa yang didukung, karena pada prinsipnya aturan melarang ASN untuk hal tersebut,” tegas Rimbun.
Informasi yang tersebar, ada beberapa orang tenaga kontrak di kecamatan tertentu yang terlibat berpolitik. Bahkan, mereka juga terang-terangan mendukung salah satu paslon dan bergabung dengan partai politik. Tak tanggung-tanggung, oknum tersebut menjabat sebagai ketua ranting salah satu partai di wilayah tersebut. (ang/ign)
