PANGKALAN BANTENG-Pemerintah desa tidak hanya harus menggantungkan semua usulan pembangunan di wilayahnya pada pemerintah kabupaten. Pasalnya tidak semua usulan pembangunan di desa bisa terakomodir karena terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahunnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah desa di Pangkalan Banteng berinisiatif mengajukan program pembangunan ke pemerintahan Provinsi Kalteng. 

Seperti dilakukan Risnanto, Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Pangkalan Banteng ini uang berhasil mengajukan program prioritas didesanya ke Provinsi Kalteng untuk didanai.

”Kita ajukan pengaspalan jalan poros desa, dan setelah dilakukan survei program kita disetujui. Dan penagspalan jalan sepanjang 1,3 kilometer bisa terlaksana,” katanya, minggu (13/11) siang. 

Kini lanjutnya, setelah pengaspalan jalan terdanai Desa Karang Sari kembali mengajukan program cetak sawah. Mengingat antusiasme warga terhadap pertanian tanaman pangan mulai meningkat.

 ”Warga ingin dibukakan persawahan, dan sudah ada lahan sekitar 75 hektare yang sudah kita ajukan ke pemerintah Provinsi. Saat ini sudah dalam tahap survei lokasi,” terangnya. 

Terkait hal tersebut, Camat Pangkalan Banteng, Aliransyah mengatakan bahwa keputusan Pemdes untuk mengajukan program prioritas mereka ke Peprov dinilai cukup bagus. Dan itu bisa disebut sebagai langkah kreatif karena selama ini banyak Pemdes yang tidak memanfaatkan peluang tersebut. 

”Sah-sah saja desa mengajukan program pembangunan dan pemberdayaan ke provinsi. Itu malah bagus, dan bisa dibilang membantu kinerja pemprov,” katanya. 

Karena dengan adanya permohonan itu menurut Aliransyah, secara langsung pemerintah provinsi akan tahu seperti apa kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan di pedesaan.

”Dan yang pasti mereka akan melakukan survei kelapangan, sehingga tidak terjadi proyek fiktif,” terangnya. 

Aliransyah menambahkan, sampai saat ini sudah ada beberapa desa lagi yang mengajukan program prioritas mereka ke provinsi diantaranya, Desa Sidomulyo, Desa Sungai Pulau dan Berambai Makmur. 

”Kita sadar bila APBD Kobar terbatas, dan oleh karena itu kita butuh pembangunan dari provinsi,” tandasnya.(sla/gus)