PALANGKA RAYA – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sorotan dari jajaran DPRD di provinsi itu. Mereka menilai, besaran DIPA cukup fantastis. Hanya saja, nilainya masih minim dan tidak sesuai dengan luasan provinsi.

Wakil Ketua Komisi B HM Asera mengatakan, harusnya DIPA Kalteng bisa lebih besar karena luas provinsi sudah satu setengah dari pulau jawa. Selain itu, nilai tersebut seharusnya juga disesuaikan dengan jumlah penduduk.

”Kalau untuk memenuhi standar pembangunan masyarakat, jumlah itu hanya memenuhi untuk tiga kabupaten saja. Terkait ini, kami harap ke depan jajaran gubernur bersama DPRD Provinsi, bisa menyampaikan usulan ke pusat,” katanya, kemarin (10/12).

Menurut poltikus PKB ini, apabila dibandingkan dengan Jawa, jumlah itu belum bisa dikatakan sangat besar. Dia mencontohkan Surabaya yang mendapat DIPA senilai Rp 17 triliun. Itu berbanding terbalik dengan Kalteng yang luasnya melebihi wilayah tersebut.

”Persoalan ini perlu disikapi masyarakat di wilayah ini. Apalagi Kalteng memiliki banyak daerah terpencil, hingga ke pelosok.  Artinya, diperlukan pembangunan yang ekstra dan maksimal dalam menindaklanjuti itu,” lanjutnya.

Kondisi itu diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah. Dengan nilai yang lebih besar, tentunya bisa memberikan pembangunan yang optimal. Khususnya bagi masyarakat pedesaan. Asera berharap nilai DIPA bisa ditingkatkan. Tujuannya demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B Punding LH Bangkan mengatakan, DIPA sebesar Rp 1,7 triliun merupakan prestasi bagi Kalteng.  Dengan begitu, pelaksanaan pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat.

”Untuk itu, kami apresiasi terhadap hal tersebut. Langkah itu sudah sangat baik dan pelaksanaannya, diharapkan berjalan lancar,” tandasnya. (sho/ign)