SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Sabtu, 31 Desember 2016 00:47
NAH LHO!!! Rumah Dinas Disewakan, Bupati Geram
Ilustrasi. (net)

SAMPIT – Bupati Kotim Supian Hadi merasa geram dengan ditemukan sejumlah aset daerah, terutama rumah dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kotim yang beralih fungsi. Menyikapi hal itu, dirinya segera mengeluarkan kebijakan untuk menarik dan menertibkan semua rumah dinas ASN, kecuali rumah jabatan.

Ditegaskannya, kebijakan itu ia keluarkan demi kepentingan bersama dalam menghindari masalah hukum. Bukan itu saja, yang membuatnya semakin kesal, yakni ditemukannya ASN yang menyewa rumah dinas. Tetapi fakta di lapangan, ASN tersebut menyewakan lagi rumah dinas kepada pihak lain dengan harga berkali-kali lipat.

”Ini temuan saya. Jadi saya akhirnya membuat kebijakan. Jangan salahkan saya dan mohon maaf, ini untuk kepentingan bersama, agar jangan sampai terjadi masalah hingga penangannya dilakukan oleh pihak Polres atau Kajari. Kebijakan yang saya buat,  seluruh rumah dinas selain rumah jabatan seperti rujab bupati, wabup, sekda, dan lainnya, ditarik semuanya,” paparnya, disela membuka rapat evaluasi Pemkab Kotim akhir tahun 2016, Kamis (29/12) tadi.

Supian melanjutkan, rumah-rumah dinas yang ditarik tersebut, nantinya akan dibersihkan di fungsikan sesuai aturan. Antara lain bisa dijadikan  sekretariat bagi organisasi yang belum mendapatkan kantor. Misalnya seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW), PKK, Dharma wanita, dan lainnya.

Apalagi, tutur Supian, banyaknya mahasiswa dari kecamatan-kecamatan yang cukup jauh sekolah ke kota Sampit, membuat pihak pemerintah merasa perlu pembangunan asrama. Sehingga lanjutnya, penarikan aset-aset rumah dinas yang sebelumnya disalahfungsikan oleh ASN ‘nakal’ itu, bisa dijadikan sebagai asrama bagi mahasiswa dari kecematan yang tengah menuntut ilmu di kota Sampit.

”Karena itu, lebih baik untuk penyediaan asrama yang kurang. Dari pada membangun baru asrama dengan harga tanah yang mahal. Jadi lebih baik gunakan aset bangunan yang ada saja. Kalau yang tidak layak, baru kita robohkan,  kita buat jadi alternatif wisata dan kita buat jadi Ruang Terbuka Hijau. Sementara yang yang tidak refresentatif kita bongkar, dan kita buat jadi asrama mahasiswa,” pungkas Supian Hadi. (sei/gus)


BACA JUGA

Kamis, 14 Agustus 2025 12:17

Tindak Tegas Perusak Fungsi Drainase

SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun menegaskan pemerintah…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:17

Prioritaskan Infrastruktur Jalan Pertanian dan Pendidikan

SAMPIT – Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Akhyannoor,…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:24

Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun

SAMPIT – Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern di…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:23

Dukung Rencana BUMD Produksi Air Minum Kemasan

SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun menyatakan…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:23

Realisasikan Program Beasiswa Dokter Spesialis

SAMPIT - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim)…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:08

Tindaklanjuti Permohonan Hibah Tanah Pembangunan MAN

SAMPIT - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:05

Dorong Pertamina Gencarkan Sosialisasi Transisi Tabung Elpiji

SAMPIT - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:03

Kembalikan Anggaran Jalan Cempaka Mulia–Pulau Hanaut

SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur…

Senin, 11 Agustus 2025 11:56

Desak Telusuri Penyewaan Aset Daerah

SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur…

Jumat, 08 Agustus 2025 17:19

Kotim Kaya SDA, tapi Masyarakat Tak Merasakan Dampak Ekonomi

SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun menyoroti…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers