PALANGKA RAYA – Wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalteng mendapat sambutan serius dari para pemangku kebijakan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Wali Kota Palangka Raya Riban Satia mulai bersiap menyambut rencana pemindahan pusat pemerintahan itu. Keseriusan pemindahan itu sendiri ditegaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang berkunjung ke Palangka Raya kemarin.

”Kami sangat mendukung pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalteng. Kami sudah mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan, dan letak kawasan. Lahan yang kita siapkan sekitar 500.000 hektare tersebar di tiga wilayah meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas," kata Sugianto, Kamis (6/4) kemarin.

Dikatakan lagi, dengan penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait keseriusan pemerintah memindahkan pusat pemerintahan tentu sangat penting bagi Kalteng untuk fokus mempersiapkan tiga wilayah yang menjadi lokasi pembangunan nantinya. ”Khususnya untuk membangun infrastruktur dan ekonomi. Karena kita juga tidak ingin pemindahan ibu kota membebani anggaran," tukasnya.

Sebelumnya, gubernur menyebutkan, langkah lain yang disiapkan terkait wacana perpindahan ibu kota pemerintahan ke Kalteng adalah mengembangkan potensi wilayah berkomoditas unggulan baru di wilayah sekitar.

Selain mempersiapkan lokasi, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pemeliharaan jalan. Langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan ke berbagai daerah, dan peningkatan tonase jalan dari 8 ton menjadi 12 ton.

Mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu menyebutkan bahwa sebelum terealisasinya peningkatan tonase jalan tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan pembatasan muatan terhadap kemampuan jalan untuk mengurangi kerusakan.

”Kita juga tetap akan menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan pada APBD tahun 2017. Harapannya DPRD Kalteng dan semua pihak mendukung rencana yang telah disusun pemprov," kata Sugianto.

Sementara Riban Satia mengatakan, Menteri PPN/Kepala Bappenas telah melihat beberapa pembangunan dan rencana pembangunan Kalteng ke depannya, khususnya di Kota Palangka Raya. Seperti terminal angkutan dan terminal baru Bandara Tjilik Riwut.  Menurutnya, langkah tersebut tentu ada kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota pemerintahan.

”Sebagai wilayah yang menjadi titik utama rencana pembangunan ibu kota pemerintahan, tentu kita akan terus berbenah, baik infrastruktur jalan yang lebar, fasilitas umum yang sesuai standar, dan penataan wilayah pinggiran sungai. Kemudian juga pembangunan ruas ruas jalan masa depan, khususnya di wilayah Kota Palangka Raya,” tegasnya.

Untuk membangun semua itu, Riban menyebut, harus ada sinergi antara pemerintah provinsi dan kota. Dan perencanaan pembangunan juga harus matang, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

”Kita sudah mulai persiapan, tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki tentu tidak bisa melakukan secara total. Peran pemerintah pusat sangat penting dalam merencanakan ini, khususnya Bappenas yang akan melakukan kajian. Kami siap mendukung apa yang diperlukan pusat terkait pemindahan tersebut.  Dan tiga wilayah sudah memulai proses persiapan tersebut," kata Riban. 

Keseriusan pemerintah pusat memindahkan ibu kota pemerintah republik ini ke Kalteng tampak makin mantap. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Bambang Brodjonegoro berkunjung ke Palangka Raya, Kamis (6/4).

Menurut Bambang Brodjonegoro, Presiden Joko Widodo sangat serius memindahkan ibu kota ke Palangka Raya, Kalteng. Keseriusan itu ditunjukan presiden dengan menugaskan beberapa menteri melakukan persiapan.

”Pak Presiden sangat serius untuk pemindahan ibu kota pemerintahan RI ke Kalteng. Pak Presiden telah menugaskan beberapa menteri untuk melakukan persiapan terkait pemindahan tersebut," tegas Bambang usai meninjau pembangunan terminal baru Bandara Tjilik Riwut, Kamis (6/4) sore.

Kementerian PPN/Bappenas juga mendapat tugas dari presiden untuk melakukan persiapan pemindahan tersebut. ”Kami mendapat tugas melakukan kajian terkait strategi agar nanti saat pemindahan tidak terlalu membebani APBN. Dan ibu kota baru nantinya bisa mandiri dan tidak menggangu APBN yang memang diperlukan untuk kebutuhan lain yang menjadi prioritas," tukasnya.

Menurut Bambang, pemindahan tersebut tentu memakan waktu yang cukup lama, karena persiapan memerlukan waktu uang cukup panjang. Pasalnya, banyak persiapan yang harus dilakukan pemerintah, tidak hanya dari segi kajian oleh Kementerian PPN/Bappenas.

”Ya, kita siapkan timetable-nya terlebih dahulu. Tentunya ini tidak akan selesai dalam waktu 1-2 tahun. Kami melihatnya mungkin dalam jangka menengah-panjang," ucapnya.

Namun, yang paling penting dalam rencana pemindahan ibu kota tersebut adalah adanya arah dan kebijakan presiden. ”Tapi yang penting pergerakan ke arah pemindahan tersebut telah terlihat," ujarnya.

Bambang mengatakan, yang menjadi alasan pemindahan ibu kota adalah setelah adanya otonomi daerah peran Pulau Jawa dalam PBB malah makin naik, bukan makin turun. ”Sekarang Jawa itu kontribusinya 54 persen dari otonomi seluruh Indonesia. Sementara kontrobusi Kalimantan malah cendrung agak turun dan juga beberapa pulau lainnya di luar Jawa. Jadi, pertama kita perlu menyeimbangkan antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Kedua, kita juga perlu merilis beban Jakarta yang terlalu berat, seperti kemacetan yang luar biasa, banjir, dan jumlah penduduk yang makin besar," tegasnya.

Persoalan tersebut, menurut Bambang, akan berpengaruh pada penyelenggaraan dan jalannya pemerintahan. Untuk itu, perlu ada pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

”Pusat pertumbuhan ekonomi baru itu sebaiknya di luar Jawa. Dan itu sesuai dengan pemikiran dari founding father (pendiri bangsa) kita, yakni Bung Karno yang merancang ibu kota pemerintahan dibangun di Kota Palangka Raya. Berlatar belakang sejarah seperti itu, saya pikir nyambung," tandasnya. (arj/dwi)