PALANGKA RAYA – Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dengan pulau lainnya, termasuk Kalimantan, menjadi alasan utama rencana pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya. Presiden Joko Widodo pun sudah meminta Kementerian PPN/Bappenas mengkaji hal tersebut.
Data Badan Pusat Statistik triwulan II 2016 lalu, produk domestik bruto (PDB) atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu, masih didominasi Pulau Jawa dengan 58,81 persen. Kemudian disusul Sumatera dengan 22,02 persen, Kalimantan 7,61 persen, Sulawesi 6,08 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,13 persen, dan terakhir Maluku dan Papua 2,35 persen.
”Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Ini menurut saya harus ada wilayah pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," tegas Bambang Brodjonegoro.
Selain untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemindahan ibu kota ke Kalteng agar ada penyebaran penduduk tidak tertumpuk di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Pasalnya, sudah banyak persoalan yang terjadi di sana, seperti kemacetan, banjir, dan kepadatan penduduk.
”Kalteng memiliki luas 1,5 kali Pulau Jawa, tentu sangat starategis untuk wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Secara pribadi saya sangat setuju ibu kota pemerintahan dipindah ke Kalteng," tukasnya.
Latar belakang dan historis serta keinginan pendiri bangsa menetapkan Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan tentu memperkuat rencana pemindahan. ”Keinginan bapak pendiri bangsa juga memperkuat pemindahan ibu kota ke Palangka Raya. Saya juga melihat Kalteng cukup strategis untuk wilayah pusat ekonomi baru," ucapnya.
Bambang menegaskan, pihaknya secepatnya melakukan kajian terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalteng tersebut. Pasalnya, itu merupakan instruksi presiden. ”Ya secepatnya kajian ini akan kita lakukan. Langkah pertama adalah mengatur jadwal untuk melakukan kajian tersebut," tandasnya.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menegaskan akan mendukung proyek strategis pemerintah pusat di Kalteng untuk mempercepat rencana pemindahan ibu kota ke Palangka Raya. Menurut gubernur, pemindahan tersebut tentu memiliki dampak negatif dan positif.
Untuk itu, persiapan Kalteng sebagai calon kuat ibu kota pemerintahan harus matang. ”Kita akan dukung semua proyek strategis dari pemerintah pusat di Kalteng. Misalnya, jalan dan pelabuhan, kita siapkan untuk lahan agar proyek berjalan dengan lancar," tegas Sugianto Sabran.
Dia mengatakan, Kalteng telah mempersiapkan lokasi strategis untuk pembangunan pelabuhan dan bandara internasional. Begitu juga untuk wilayah pembangunan kantor pusat pemerintahan.
”Kita kalau perlu jemput bole ke pemerintah pusat agar proyek-proyek pusat bisa fokus ke Kalteng untuk persiapan pemindahan ibu kota tersebut. Ini kan yang sedang dibangun adalah tol laut, peningkatan jalan negara, pembangunan pelabuhan, dan bandara. Ini semua tentu kita dukung," tukasnya.
Sebelumnya juga gubernur telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat dan kepala daerah, seperti wali kota Palangka Raya, bupati Katingan, dan bupati Gunung Mas. Bahkan, gubernur melakukan pantauan udara untuk menindaklanjuti instruksi presiden untuk mempersiapkan lokasi perkantoran untuk ibu kota pemerintahan.
”Saya beberapa waktu lalu sudah kumpulkan tiga kepala daerah. Kita sudah rapatkan terkait pemindahan ibu kota ini dan kita sepakati untuk mempersiapkan lahan sekitar 500 ribu hektare. Saat ini itu sudah kita petakan agar semua proses berjalan lancar," tandasnya. (arj/dwi)
