PALANGKA RAYA – Wacana pemindahan ibukota terus mendapat perhatian jajaran DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua Komisi A HM Fahruddin, menyebutkan pemindahan ibukota ini bukan hal yang mudah. Sebab, untuk merealisasikan hal itu perlu proses panjang dan persiapan yang matang baik pusat dan Kalteng sendiri.
“Banyak yang perlu dipersiapkan untuk menuju kearah itu. Sebut saja Sumber Daya Manusia (SDM), yang memang harus siap menerima persaingan kedepan. Tidak hanya itu, prasarana, fasilitas, dan infrastruktur menjadi hal yang harus diutamakan,” ucapnya.
Secara rinci, jelasnya, banyak instrumen yang mesti dilengkapi, guna mewujudkan keinginan tersebut. Sekalipun Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan keputusan untuk realisasi tersebut, namun bergulir kembali wacana ini perlu disikapi secara serius, termasuk undang-undang yang memberi payung pemindahan ibukota.
Memang, lanjutnya, beberapa waktu lalu di peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tingkat nasional di Kalteng, presiden pernah menyatakan keinginannya, agar Palangka Raya menjadi ibukota pemerintahan.
“Namun pernyataan keinginan itu belum diputuskan, secara resmi dan administratif. Tapi intinya bagaimana menyikapi ini dengan sebuah persiapan,“ ujarnya.
Tak hanya soal kesiapan SDM, politisi partai Nasdem ini turut menyoroti masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang belum tuntas hingga sekarang. Terkait itu pihaknya mengaku tidak pesimis, apalagi dengan adanya penyiapan lahan, yang begitu besar dengan cakupan Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas (Gumas).
Mantan Sekda Kotim itu mengharapkan agar kabar itu, tidak hanya sekedar wacana saja. Dengan begitu, lanjutnya, Kalteng bisa mengambil langkah yang lebih serius dengan persiapan yang matang dari berbagai sektor.
Sementara itu Anggota Komisi A lainnya, yakni Lantas Sinaga menyambut positif terkait wacana tersebut. Banyak dampak yang baik bagi Kalteng apabila betul-betul pemindahan ibukota ini terlaksanan. Sebut saja peningkatan perekonomian, kemajuan diberbagai bidang, peluang usaha yang semakin besar.
“Terkait wacanan ini saya menyarankan agar pemerintah membentuk tim, supaya menindaklanjuti berbagai persiapan. Nantinya tim itu akan berkoordinasi dengan pusat,” tandasnya. (sho/vin)
