PALANGKA RAYA - Polemik di Universitas Palangka Raya (UPR) terkait tuntutan mahasiswa yang meminta rektornya mundur dan meninjau kembali sistem Uang Kuliat Tunggal (UKT), terus bergulir. Mahasiswa tetap kukuh pada pendirian dan meminta rektor mundur, serta perbaikan sarana dan prasarana perkuliahan.
Hal itu disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangka Raya (BEM UPR) kala pihak universitas menggelar mediasi, Senin (17/4) di Kantor Aula Rahan Gedung Rektorat UPR. Dari mediasi itu beberapa perwakilan mahasiswa ada yang menyetujui kesepakatan, diantara pembentukan tim saber pungli untuk penertiban pungli, penambahan tenaga pengajar dan peninjauan kembali UKT bagi mahasiswa.
Selain itu, tranparansi anggaran dan peningkatan kualitas kemahasiswaan serta merevisi peraturan rektor terkait tata tertib kehidupan kemahasiswaan di UPR dan peningkatan penggunaan anggaran di tingkat univeritas, fakultas dan jurusan.
Rektor UPR Prof Dr Ferdinand MS mengatakan, untuk memuni tuntutan pengunduran dirinya harus ada prosedur berlaku. Ia pun harus mengikuti hal itu walaupun desakan beberapa perwakilan mahasiswa menginnginkan dirinya mundur.”Harus ada prosedur, gak bisa ujuk-ujuk mundur walau pun didesak,” ucapnya.
Terkait mediasi, Ferdinan menyebutkan sangat mengapresiasi masih ada mahasiswa mendukung langkah dari universitas. Ia pun berjanji akan memajukan kualitas pendidikan di UPR, salah satu bukti sudah memiliki program S-3 sehingga tak perlu lagi ke pulau Jawa. “Ini keinginan bersama, saya harap setelah ini lebih baik,” cetusnya.
Ferdinan menerangkan, dari satu poin hasil kesepakatn mediasi itu pihak universitas mentargetkan tahun 2017 ini semua bisa terealisasi.Walupun memang diakui semua itu harus melalui perencanaan.
”Bila tidak tercapai maka kami akan terus memperjuangkan, maka itu siap berusah untuk merealisasikan komitmen ini. Intinya ada upaya perbaikan dari universitas,” pungkasnya.
Sementara itu Presiden Mahasiswa (Presma) BEM UPR, Ali Assegaf mengatakan tetap menuntut rektor UPR sekarang mundur. Mereka keluar dari ruang mediasi karena kecewa dan dianggap tidak ada titik temu dari kegiatan tersebut.
”Kami inginkan tetap untuk rektor bersedia mengundurkan diri dan tuntutan kami jelas dari awal untuk perbaikan universitas ini,” tandasnya.
Pantauan Radar Palangka, karena tidak ada kesepakatan antara pihak BEM UPR dan pihak rektorat, puluhan mahasiswa dari BEM UPR dan beberapa BEM Fakultas lain langsung keluar ruangan karena tidak terima atas mediasi tersebut. Sedangkan ada mahasiswa lain tetap mendukung mediasi diantaranya perwakilan BEM FEB, BEM FKIB, Senat Mahasiwa FK, BEM FH dan aliansi KEMA UPR. (daq/vin/gus)
