SAMPIT – Pilihan politik Jhon Krisli untuk bertarung dalam perebutan kursi wali kota Palangka Raya tahun depan, tampaknya harus dibayar mahal. Politikus PDI Perjuangan itu harus mengundurkan diri dari posisi ketua DPRD Kotim.

”Ya, kalau memang positif mencalonkan diri, jabatan ketua DPRD itu harus dilepaskan dan dia memang harus mundur dari jabatan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kotim Rimbun kepada Radar Sampit, Jumat (12/5) kemarin.

Terkait geriliya politik yang dilakukanJhon Krisli di Palangka Raya saat ini, Rimbun enggan banyak berkomentar. Namun dia menegaskan hal itu adalah hak politik setiap orang.

Sejauh ini, Jhon Krisli sudah mendaftarkan diri di tiga partai yakni Gerindra, Hanura, dan PAN. Selain itu, rencananya Jhon juga akan mendaftarkan diri ke DPC PDI Perjuangan Palangka Raya. Secara elektabilitas Jhon Krisli memang cukup dikenal warga  setempat. Selain memang  dibesarkan di Palangka Raya, Jhon juga mengaku memiliki jaringan keluarga yang kuat di kota itu.

Terpisah, Wakil Ketua DPC PDI Kotim Parlindungan Pakpahan mendukung sikap politik Jhon Krisli itu. Walapun dia harus mengaku bahwa Kotim akan kehilangan kader terbaiknya jika Jhon positif maju di Pilkada Palangka Raya.

”Di satu sisi memang kami dukung, namun jika melihat potensi kader PDIP ini semestinya tetap di Kotim. Namun, pilihan politik kita tidak bisa menghalanginya,” kata Pakpahan.

Sejauh ini Jhon Krisli juga mulai banyak memposisikan diri di Kota Palangka Raya. Dalam sepekan ini dia disibukan dengan aktivitas persiapan berkas pendaftaran di beberapa parpol. Pakpahan menyakini bahwa Jhon Krisli tentu sudah berhitung secara matang. Apalagi dia termasuk politikus handal yang memiliki jam terbang tinggi.

”Kalau dipikir jabatannya di Kotim sudah bagus, senioritas dan pengalaman di Kotim cukup tinggi. Padahal dia digadang-gadang melanjutkan kepemimpinan Supian Hadi-Taufiq Mukri di Kotim 2021 nanti,” kata Pakpahan. (ang/dwi)