PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng merespons cepat kebakaran lahan di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal itu dilakukan dengan menetapkan status siaga daraurat kebakaran hutan dan lahan.
Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, melihat kondisi sekarang, curah hujan cenderung rendah dan berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data, titik panas yang cukup tinggi saat ini ada di wilayah Kotawaringin Barat, yang beberapa waktu lalu sempat terjadi kebakaran lahan.
"Pemerintah sudah mengambil tindakan menyikapi karhutla ini. Penetapan status itu salah satunya. Untuk lainnya, akan terus dikoordinasikan. Pemerintah kabupaten yang punya daerah, harus cepat menyampaikan informasi bilamana ada perkembangan,” katanya.
Fahrizal menuturkan, status siaga darurat yang ditetapkan pemerintah berlangsung hingga tiga bulan ke depan. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, pemerintah juga sudah menyediakan anggaran Rp 6 miliar.
Tak hanya itu, Pemprov Kalteng juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mengusulkan 12 unit helikopter pengebom air untuk membantu pemadaman dari udara.
"Namun, untuk sekarang ini, berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk Kalteng akan dialokasikan sebanyak empat unit helikopter. Mungkin nanti akan ditambah lagi, misalkan kondisi karhutla semakin meluas,” ujarnya.
Empat helikopter tersebut, lanjutnya, akan dibagi sesuai dengan jumlah bandara di Kalteng. Posnya di Bandara Tjilik Riwut, kemudian di Bandara H Asan Sampit, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Ditempatkanya di bandara itu karena dinilai akan mudah menjangkau daerah lain.
"Helikopter akan sesegera mungkin dikirim ke Kalteng, karena saat ini BNPB sudah berkontrak dengan operatornya, penyedia helikopter, dan dalam waktu segera akan di distribusikan ke lokasi,” ucapnya.
Dia juga meminta semua kepala desa di Kalteng meningkatkan antisipasi dengan upaya pencegahan, yakni membentuk posko pengendalian karhutla, mengaktifkan kembali masyarakat peduli api.
Hal ini sesuai dengan instruksi gubernur yang menginginkan semua perangkat bergerak mengatasi karhutla. Mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dengan begitu, karhutla tidak akan meluas di provinsi ini.
“Yang lebih depat itukan masyarakat, meraka cepat tahu kalau ada kejadian di daerahnya. Tindakan dari masyarakat juga diperlukan,” pungkasnya. (sho/ign)
