PALANGKA RAYA – Meski saat ini sebagian wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) selalu diguyur hujan, namun status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih diberlakukan. Artinya, segala pengawasan yang menyangkut pencegahan Karhutla masih terus berjalan hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Darliansjah mengatakan, status siaga darurat yang ditetapkan pemerintah supaya seluruh pemangku kepentingan tetap sinergis mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi dari Karhutla.
“Ya, dengan status siaga darurat ini maka fungsi koordinasi dan komando menjadi lebih efektif. Karena dan status itukan semua pihak secara langsung dituntut mengawasi segala kemungkinan. Nah inilah kenapa status siaga darurat masih berlaku meski hujan sering turun,” katanya, Senin (5/3) kemarin.
Pentingnya peningkatan koordinasi penanganan bencana bukan tanpa alasan. Sebab, berdasarkan hasil pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa waktu lalu, diminta pemerintah daerah terus meningkatkan kesiapsiagaannya. Bahkan urusan penganggulangan bencana menjadi urusan wajib nomor dua setelah infastruktur.
“Penanggulangan bencana tidak lagi menjadi urusan biasa, tapi berubah menjadi urusan wajib. Makanya tidak boleh lagi ada kelengahan dalam mengatasi bencana. Semua pihak harus siap turun lapangan, dan kabupaten, kota sampai provinsi koordinasi terus,” sebutnya.
Ia menjelaskan, pertimbangan merubah penanganan dari urusan biasa menjadi wajib karena bencana dinilai sangat berdampak besar apabila terjadi. Baik itu banjir, kebakaran dan tanah longsor dianggap sebagai suatu ancaman yang harus diantisipasi secepatnya.
Maka dari itu, seiring dengan hal tersebut pemerintah pusat pada tahun depan akan menggelontorkan anggaran yang lebih banyak lagi ke daerah untuk penanggulangan bencana. Mulai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan berkontribusi untuk membantu penganggaran.
“Coba bayangkan kalau yang terbakar itu gedung pemerintahan, yang rusak itu tidak hanya fisik bangunan, tapi aset pemerintah dan termasuk data penting yang tersimpan dalam gedung. Jadi itu beberapa hal yang menjadi alasannya,” jelasnya.
Lebih lanjut dia meminta kabupaten dan kota meningkatakan koordinasinya melihat perubahan cuaca yang cenderung berubah-ubah. Meski saat ini sedang dalam status siaga darurat karhutla, bukan berarti bencana banjir tidak diwaspadai.
“Bencana itu sulit diprediksi kapan terjadi, yang bisa dilakukan hanyalah mengantisipasi dan mencegah. Apalagi soal bencana sudah menjadi urusan wajib,” pungkasnya. (sho/fm)
