PALANGKA RAYA – Ratusan tuna grahita atau pengidap gangguan jiwa di Kalimantan Tengah bakal ikut memberikan hak suara pada pemilihan umum (pemilu) April mendatang. Mereka memilihi hak suara sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dilakukan pendataan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng. 

Berdasarkan data KPU, tuna grahita yang dapat memberikan hak suara sebanyak 492 orang. Mereka tersebar di seluruh wilayah Kalteng. ”Mereka yang dapat memilih tersebut harus dapat surat keterangan dari dokter terkait kondisi kejiwaan mereka," kata Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrahim, Selasa (8/1).

Surat itu, kata Harmain, berupa keterangan yang menyatakan bahwa mereka sudah dalam proses penyembuhan dan dapat membedakan yang baik dan buruk. Artinya, tidak semua pengidap gangguan jiwa dapat hak pilih. 

”Surat dari dokter itu menjadi syarat utama penyandang tuna grahita memberikan hak pilih. Jadi, yang kami data untuk menggunakan hak pilih adalah mereka yang dirawat di rumah sakit jiwa dan sudah tahap proses penyembuhan," katanya.

Harmain menuturkan, pendataan penyandang gangguan jiwa tersebut harus dilakukan. Sebab, jika tidak, mereka dianggap melanggar pidana. 

”Pendataan tuna grahita dalam menggunakan hak pilih merupakan amanat dan putusan MK. Jadi, kalau tidak dilakukan pendataan melanggar pidana. Namun, tidak serta merta semua pengidap gangguan jiwa kami data, termasuk mereka yang keluyuran di jalan," katanya.

Selain tuna grahita, KPU juga mendata tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara, dan penderita disabilitas lainnya. Secara keseluruhan, penyandang disabilitas termasuk tuna grahita di Kalteng yang terdaftar menggunakan hak pilih pada pileg dan pilres sebanyak 3.397 orang se-Kalteng.

”Tuna grahita 492 orang, tuna daksa 1.021 orang, tuna netra 517 orang, tuna rungu wicara 679 orang, dan disabilitas lainnya 688 orang. Itu data se-Kalteng yang sudah kami data,” tandasnya. (arj/ign)