SAMPIT – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 diprediksi menurun. Hal itu disebabkan banyak persoalan yang membuat banyak pemilih enggan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, juga akibat lokasi TPS yang jauh dan acak, sehingga pemilih kebingungan.

”Kalau saya lihat, nilai kursi ini akan turun, karena semua caleg tidak ada suara yang signifikan. Selain itu, partisipasi pemilih, khususnya untuk kabupaten sangat besar kemungkinan menurun,” kata anggota DPRD Kotim Dadang H Syamsu, Kamis (18/4).

Legislator yang kembali mencalonkan diri ini mengaku terkejut dengan perolehan suara caleg di TPS. Pasalnya, jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya.

”Kalau 2014, di TPS itu suara caleg bisa meledak. Banyak suaranya. Kalau ini, di setiap TPS semua caleg suaranya sayup-sayup, alias sedikit, tetapi merata. Ada di setiap TPS. Tidak ada lagi fenomena di TPS A bisa dapat 50 – 90 suara. Hampir tidak ada,” ujarnya.

Legislator lainnya, Ary Dewar, menuturkan, persoalan di daerahnya bukan hanya soal partisipasi saja, namun tingkat kerusakan pencoblosan suara. ”Banyak suara yang rusak. Saya saya sebenarnya ada ratusan yang mencoblos nama, tapi karena tercoblosnya juga kena parpol lain, jadi tidak sah,” kata Ary Dewar.

Persoalan lainnya, lanjut Ary, bilik suara yang terlalu kecil, sementara ukuran surat suara cukup besar. ”Ketika masyarakat ingin membuka lebar, terkendala biliknya yang dianggap kecil. Makanya, saat dalam lipatan saja mereka coblos,” kata Ary Dewar.

Wakil Ketua DPRD Kotim Parimus mengatakan, sistem acak yang diberlakukan KPU untuk pemilih di setiap TPS jadi persoalan. Misalnya, ada yang satu rumah berbeda TPS. Bahkan, ada juga yang TPS di samping rumah, namun harus menempuh jarak yang jauh untuk mencoblos.

”Itu mengakibatkan warga enggan datang ke TPS dan mengakibatkan turunnya partisipasi,” kata dia.

Rekapitulasi

Sementara itu, tahapan pemilu sudah memasuki rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hasil perolehan suara dari TPS di beberapa desa/kelurahan, mulai dikumpulkan ke tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Lurah Mentawa Baru Hulu Amir Syarifudin mengatakan, sebanyak 220 kotak suara dari 44 TPS telah berada di kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Sejak diserahkan dari masing-masing TPS, tidak ada kendala atau protes dari warga.

Lurah Sawahan Legendaria Okta BN mengatakan, sejak malam setelah penghitungan surat suara di masing-masing TPS, kotak suara langsung diserahkan ke kantor kelurahan, selanjutnya dikirim ke kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kotak suara itu berasal dari total 27 TPS.

Legendaria menuturkan, pemungutan suara di Kelurahan Sawahan berjalan aman dan kondusif. Beberapa TPS memang sempat terkendala kekurangan surat suara, khususnya calon presiden dan wakil presiden. Namun, hal tersebut cepat diantisipasi, sehingga pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan lancar.

”Antisipasi kekurangan saat itu dengan melakukan subsidi silang. Dengan KPU juga sudah kami konsultasikan. Begitu juga pihak kelurahan dengan KPPS kelurahan. Saling bekerja sama terkait kekurangan surat suara,” katanya.

Camat Mentawa Baru Ketapang Sutimin mengatakan, untuk Kelurahan Mentawa Baru Hulu dan Kelurahan Sawahan sudah selesai semua. Ada beberapa kelurahan yang belum menyerahkan surat suara, yakni MB Hilir, Telaga Baru, Pelangsian, dan Bangkuang Makmur.

”Semua lagi proses dan pihak keamanan siaga mengamankan kotak suara,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kotim Siti Fathonah Purnaningsih mengatakan, penghitungan suara di TPS dilakukan KPPS setelah proses pemungutan suara selesai hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (18/4). Beberapa TPS masih melangsungkan proses penghitungan suara.

”Penghitungan suara sudah dilakukan sejak sore, setelah tahap pemungutan suara selesai. Petugas KPPS akan mencatat jumlah suara ke dalam formulir C1 sampai batas waktu jam 12.00 nanti. Baru kemudian ditetapkan rapat pleno secara berjenjang menuju tingkat kecamatan,” kata Siti Fathonah, Kamis (18/4).

Selanjutnya, formulir C1 yang telah terisi dari C1 untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, telah selesai dilakukan penghitungan.

Berkas dokumen tersebut akan diberikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilanjutkan ke tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Batas waktunya mulai tanggal 18 April – 4 Mei 2019. Kemudian rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat diumumkan 5 Mei.

”Setelah hasil penghitungan suara selesai, akan diserahkan ke PPK dan rencananya mereka akan melakukan rekapitulasi di tanggal 20 atau Sabtu nanti, disaksikan peserta pemilu dari setiap dapil,” kata Siti Fathonah.

Lebih lanjut dikatakan, setelah tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, akan berlanjut rekapitulasi di tingkat kabupaten. ”Setelah itu lanjut lagi rekapitulasi di tingkat provinsi dan terakhir tingkat nasional oleh KPU RI,” jelasnya, seraya menambahkan, pihaknya akan memublikasikan hasil rekapitulasi perolehan suara melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019.

Kawal sampai Selesai

Guna meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan selama proses pemilu, Bupati Kotim Supian Hadi meminta semua pihak mengawal prosesnya sampai selesai. Hal itu agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan keributan di tengah masyarakat terkait hasil pesta demokrasi itu.

”Permasalahan ini tidak hanya dapat dipercayakan kepada satu dua pihak saja, agar lebih transparan dan tidak celah kecurangan semua pihak harus mengawalnya, sehingga tidak menimbulkan opini yang menjadi perdebatan, cukup sudah pelaksanaannya yang menjadi perdebatan. Jangan sampai lagi hasilnya juga ada masalah,” tegasnya.

Di sisi lain, Supian mengaku agar kecewa dengan pelaksanaan pemilu di Kotim yang tidak sukses. Sebab, banyak ditemukan kurangnya surat suara. ”Untuk itu, saya harapkan jangan sampai hasil perhitungannya juga bermasalah," ujarnya.

Semua pihak diminta mengawal proses perhitungan, perpindahan surat suara hingga proses penetapan pleno hasil tiap kecamatan. Aparatur desa, kecamatan, dan panitia diminta lebih teliti lagi. Di Kotim terbilang rawan jadi kendala untuk wilayah pedalaman, sehingga pengawalan hasil harus benar-benar di pantau.

”Saya minta seluruh kades dan camat memastikan hasil pemilu aman hingga sampai ke kabupaten. Tahapan penetapan dan pleno di kecamatan juga harus benar-benar berdasarkan aturan, agar tidak ada kendala dan gugatan setelah selesai ditetapkan," tegasnya. (ang/rm96/hgn/dc/ign)