SAMPIT – Bupati Kotim Supian Hadi angkat bicara soal rencana pembangunan proyek ikon jelawat senilai Rp 40 miliar yang ditolak sejumlah pihak. Menurutnya penolakan itu merupakan hal biasa dan belum memahami konsep pembangunan berbasis pariwisata. Karena itu, dia menantang pihak yang menolak rencana itu melakukan diskusi.

Menurut Supian, gencarnya pembangunan disektor pariwisata bukan karena kemauannya sendiri, tetapi adalah  turunan program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Dalam periode kedua ini akan lebih gencar membangun bidang pariwisata, karena dinilai menjanjikan untuk sumber devisa negara.

”Karena itu harus diikuti. Jika tidak sejalan dengan tujuan pembangunan pusat, maka konsekuensinya anggaran untuk itu tidak akan turun ke kabupaten,” ujar Supian.

Supian menuturkan, wisatawan di Kotim pada 2017 hanya datang sekitar 200-an orang. Hal itu terdata dari penginapan hotel di Kota Sampit. Tahun 2018 melonjak drastis menjadi 1.997 orang. Itu belum termasuk wisatawan yang tidak menginap di hotel Kota Sampit.

”Dengan begini artinya dampak luar biasa untuk penginapan. Travel agen, warung, dan lain sebagainya,” kata Supian.

Supian menegaskan, ke depannya mereka tidak hanya fokus untuk wisata buatan seperti ikon jelawat, tetapi akan menambah akses menuju ke daerah wisata alam di Tumbang Gagu, Kecamatan Antang Kalang. Pasalnya, dari sejumlah wisawatan, banyak membidik wisata alam tersebut.

”Kami sudah minta dengan dinas pariwisata dan kami selanjutnya akan fokus pada pengembangan di Tumbang Gagu. Ini akan kami ekspos dan akan kerja sama dengan travel agen di pemerintah pusat,” jelasnya.

Menurut Supian, sinyal penolakan dari  sejumlah tokoh dan politikus sebetulnya hal lumrah. Dia akan mengajak semua pihak terkait itu untuk mendiskusikannya dan memaparkan apa saja dampak positif rencana Pemkab Kotim membangun ikon dan wisata lainnya tersebut.

”Memang yang pro kontra itu ada. Saya hargai penolakan itu, tapi ini belum dibahas dan akan ada prosesnya. Kalau ada penolakan, kami buka diskusi dan hitung kebijakan itu. Kalau orang umum tidak merasa, tapi dari sisi ekonomi akan kami jelaskan,” tegas Supian.

Supian menuturkan, hadirnya ikon jelawat berdampak besar bagi Kotim. Ekonomi masyarakat dinilai kian bertumbuh. Dia mengaku tak serta merta membangun sebuah program tanpa ada hal mendasar dan membawa manfaat kepada masyarakat.

”Ada ekonomi baru yang diciptakan di daerah ikon tersebut. Ini yang akan menurunkan angka kemiskinan di daerah ini juga. Mudahan kawan DPR, tokoh adat, tokoh masyarakat, mau berdikusi soal ini,” ujar Supian.

Sementara itu, anggaran untuk proyek itu bakal mulus di DPRD Kotim. Pasalnya, Ketua DPRD Kotim Rinie memberikan sinyal dukungan. Dia mengatakan, saat ini belum ada pembicaraan apa pun terkait program yang akan diusulkan Supian Hadi. Meski begitu, dia cenderung melihat program yang direncanakan itu berdampak baik terhadap sektor lainnya.

”Kalau saya melihat program ini sisi baiknya saja dan ini juga akan kami ajak anggota dan pimpinan lain melihat sisi positifnya,” kata Rinie.

Rinie menilai rencana yang dipaparkan Supian kepadanya cukup baik untuk sektor pariwisata. ”Tapi nanti akan dibicarakan lebih jauh di lembaga ini,” kata Rinie.

Rinie enggan menjawab  sisi urgensi usulan itu, meski saat ini masyarakat di sejumlah daerah terus mendesak penyediaan infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. ”Ya, nanti kita lihat dulu,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pemkab Kotim membangun fasilitas tambahan di kawasan ikon jelawat memantik reaksi penolakan. Tokoh adat masyarakat Kotim mengancam akan turun ke jalan apabila pemkab tetap memaksakan program itu. Mereka mendesak anggaran yang ada sebaiknya digunakan untuk membangun betang induk di dalam Kota Sampit.

”Kami menolak rencana pemerintah mengalokasikan dana Rp 40 miliar tersebut hanya untuk urusan jelawat,” kata Muhammad Jais, Senin (7/10).

Jais yang didampingi Wakil Ketua DAD Kotim Diazman Thongka menegaskan, rencana pemkab membangun ikon itu tidak mencerminkan dukungan pada kearifan lokal. ”Sebenarnya jelawat itu bukan ikon kita orang Dayak. Masyarakat sejatinya tidak kenal yang namanya jelawat, yang ada di orang Dayak adalah manjuhan,” tegas Jais.

Selain itu, anggota Komisi I DPRD Kotim Rimbun menegaskan, akan jadi orang pertama yang menentang kebijakan pemkab membangun fasilitas tambahan di ikon jelawat.  Dia mendesak agar pimpinan DPRD Kotim juga sejalan dengan pandangannya.

”Saya yang akan menentang paling depan kebijakan itu. Begitu juga dengan pimpinan, jangan main-main dengan rencana ini. Jangan sampai menyetujuinya!” kata Rimbun. (ang/ign)