SAMPIT – Fasilitas kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ternyata belum siap sepenuhnya menangani pasien terinfeksi virus korona tipe baru (Covid-19). Pasalnya, seorang pasien yang diduga tertular tak bisa dirawat di RSUD dr Murjani Sampit karena ketiadaan ruang isolasi. Pasien tersebut terpaksa dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya.
Kabar tak bisanya pasien tersebut dirawat di RSUD dr Murjani Sampit tersebut membuat Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul geram. Dia menyesalkan RSUD dr Murjani Sampit yang ternyata tak menyiapkan ruang isolasi. Padahal, rumah sakit tersebut sudah jauh-jauh hari diminta menjadi salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Kalteng.
Menurut Suyuti, kabar pasien diduga terinfeksi korona yang masuk kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Kabupaten Seruyan itu menyita perhatian. Seharusnya PDP itu bisa diisolasi di RSUD milik Pemkab Kotim tersebut. Karena tak bisa dirawat, PDP harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk dirujuk ke RSUD dr Doris Sylvanus.
”Saya sudah tegur Sampit (RSUD Murjani, Red), karena rupanya mereka tidak punya ruang isolasi. Padahal, pemerintah sudah secara resmi menunjuknya menjadi salah satu rumah sakit rujukan, yang artinya wajib punya ruang isolasi,” katanya.
Menurut Suyuti, pemerintah tidak sembarangan mengeluarkan surat keputusan (SK) rumah sakit rujukan. SK tersebut diberikan atas pertimbangan kesiapan dari pihak rumah sakit dan pertimbangan tenaga kesehatan yang disana.
”SK itu kan diberi karena mereka (RSUD Murjani, Red) menyatakan siap. Tapi, ternyata sampai sekarang tidak disiapkan ruang isolasinya,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, dia memberikan waktu paling lama tujuh hari kepada RSUD dr Murjani Sampit untuk menyiapkan ruang isolasi. Apabila dalam batas waktu tersebut ruang isolasi tidak siap, SK penunjukan sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 akan dicabut dan digantikan ke rumah sakit lain.
”Tujuh hari terhitung sejak hari ini (kemarin), kalau tidak siap, SK rujukan Covid-19 dicabut. Bahkan, saya tegaskan bukan hanya SK rujukan isolasi korona yang akan dicabut, tapi rujukan regional secara umum juga akan dicabut,” tegasnya.
Belum siapnya RSUD dr Murjani Sampit cukup mengagetkan. Pasalnya, berdasarkan pernyataan pejabat di Kotim, ruang isolasi itu sudah disiapkan. Bahkan, RSUD dr Murjani Sampit pernah melakukan simulasi terkait penanganan pasien terinfeksi virus korona pada 29 Januari lalu. Faktanya, saat ada pasien yang dirujuk, rumah sakit tersebut tak bisa menangani.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wakil Direktur RSUD dr Murjani Sampit Yudha Herlambang menjelaskan, alasan mereka belum siap menerima pasien terduga terjangkit Covid-19 karena ruang isolasi tambahan belum selesai sepenuhnya. Satu ruang isolasi digunakan untuk pasien tuberkulosis (TB).
”Ruang isolasi saat ini sedang diisi pasien TB, sedangkan ruang tambahan belum selesai. Kalau besok (hari ini, Red), ruangan tersebut sudah bisa digunakan,” ujarnya.
Yudha menuturkan, pihaknya menerima informasi rencana rujukan pasien terduga Covid-19 dari RSUD Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan. Namun, karena ruang yang ada sedang ada pasien, sementara ruang tambahan dalam tahap penyelesaian, pihaknya belum bisa menerima rujukan tersebut, sehingga akhirnya dirujuk ke RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya.
”Standardnya memang begitu. Harus konfirmasi dulu. Kalau tempat tujuan bisa terima, baru pasien tujuan ini bisa diberangkatkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Yudha mengatakan, untuk menyiapkan ruang isolasi memerlukan waktu agar memenuhi standard. Selain itu, bahan yang digunakan untuk ruang isolasi tersebut didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga memerlukan waktu.
”Hal ini tidak bisa diabaikan. Jika diabaikan, akan menular ke orang lain,” kata Yudha.
Yudha menyebut, untuk ruang isolasi tata udaranya dicoba simulasikan mendekati negatif sesuai standard. Hal itu untuk mencegah semakin banyaknya orang tertular, termasuk petugas kesehatan.
”Apabila petugas kesehatan di rumah sakit terkena infeksi, justru akan membuat kondisi lebih parah lagi. Apalagi jika petugas kesehatan memeriksa pasien yang lain, malah akan memperburuk keadaan,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kotim Fasial Novendra Cahyanto membenarkan awalnya pasien dari Seruyan akan dirujuk ke RSUD dr Murjani Sampit. Namun, karena ruang isolasi terbatas, harus dirujuk ke rumah sakit di Palangka Raya.
”Kami telah meminta agar ada penambahanan tempat tidur untuk pasien terduga Covid-19,” tandasnya.
Menurutnya, RSUD dr Murjani Sampit sedang menyelesaikan ruang isolasi dengan kapasitas empat tempat tidur. Setelah selesai, rencananya ada ruang tambahan berkapasitas tiga tempat tidur juga akan disiapkan.
Penyiapan ruang isolasi untuk penanganan Covid-19 memerlukan waktu karena harus memenuhi standar. Selain itu, bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkan ruang isolasi tersebut harus didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga memerlukan waktu.
Yudha menegaskan, prosedur itu tidak boleh diabaikan agar virus tersebut tidak menular ke orang lain. Termasuk kepada petugas medis yang melayani pasien Covid-19 yang harus sesuai prosedur.
”Tata udaranya kami simulasikan mendekati negatif seperti yang standar. Kalau tidak, nanti kami malah menambah kasus. Jangan sampai petugasnya kena. Kami harus menyelamatkan semuanya. Pasiennya sembuh dan petugasnya sehat. Kalau petugasnya kena, malah bisa lebih parah lagi kalau kemudian dia memeriksa pasien lain," jelas Yudha.
Dalam hal sumber daya manusia, dia juga meyakinkan semua sudah siap. Bahkan beberapa waktu lalu telah dilakukan simulasi penanganan pasien suspect Covid-19 untuk memastikan kesiapan petugas medis rumah sakit.
Diduga Terpapar
Sementara itu, pasien yang dirujuk tersebut merupakan anak buah kapal (ABK) cumi yang singgah di Kuala Pembuang. Diduga dia terpapar Covid-19. Dugaan tersebut bermula dari adanya laporan (RSUD) Kuala Pembuang bahwa ada ABK cumi yang berobat ke rumah sakit.
”Sekitar pukul 08.00 WIB kami dapat laporan, pasien tersebut memiliki gejala klinis, yakni demam, pilek, dan batuk. Lalu, RSUD langsung melakukan penelusuran terhadap riwayat perjalanan pasien yang bersangkutan,” kata Juru Bicara Pemkab Seruyan terkait Penanganan Covid-19 Mahdiniansyah, Rabu (18/3).
Setelah ditelusuri, kapal yang membawa ABK itu berasal dari Pelabuhan Muara Dua, Jakarta Utara. ABK tersebut melakukan perjalanan laut mulai 6-18 Maret 2020. Namun, di tengah perjalanan, yang bersangkutan mengeluh sakit, seperti demam, pilek, dan batuk. Kondisi tersebut berlangsung lebih lima hari.
Rekan ABK lainnya langsung berinisiatif membawa yang berangkutan ke RSUD Kuala Pembuang. ”Setelah dilakukan pemeriksaan dan melihat riwayat perjalanan ABK tersebut, serta dengan munculnya pandemi Covid-19 ini, tentu saja kecurigaan kami lebih banyak ke arah sana. Lalu di RSUD kami ambil langkah upaya penanganan, seperti berupaya menurunkan demam, dipasang infus, serta dilakukan rontgen,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan riwayat perjalanan, gejala, petunjuk teknis, langkah hal telah dilakukan, pihaknya langsung merujuk pasien ke rumah sakit yang telah ditetapkan untuk menangani Covid-19, yakni RSUD dr Murjani Sampit. Namun, ternyata pasien tersebut tak bisa dirawat di RSUD dr Murjani Sampit, sehingga dirujuk ke RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya.
Dirujuknya pasien tersebut ke Palangka Raya memunculkan kabar bahwa RSUD dr Murjani menolak pasien tersebut. Terkait itu, Mahdiniansyah menuturkan, RSUD dr Murjani sebenarnya tidak menolak, namun karena dalam tahap rehabilitasi total.
”Untuk RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya pada awalnya menyebutkan kondisinya sudah penuh, lalu kami dapat info kembali karena kemungkinan ada pasien yang sudah pulang dan mereka bisa menerima," katanya.
Lebih lanjut Mahdiniansyah mengatakan, pasien tersebut datang ke Seruyan bersama empat rekannya. Dia diantarkan tiga rekannya, sementara seorang lagi tinggal di salah satu rumah penduduk.
Setelah menerima pasien itu dan diduga terinfeksi Covid-19, empat rekannya langsung masuk tahap pengawasan. Rumah penduduk yang sebelumnya sempat ditinggali salah satu ABK nantinya akan dilakukan penyemprotan disinfektan.
Empat ABK lainnya untuk sementara masih sehat. Namun, mereka bersedia menjalani isolasi, termasuk para petugas yang sebelumnya menangani pasien di UGD selama dua minggu ke depan.
”Kami lebih baik melakukan sesuatu, daripada tidak sama sekali. Yang pastinya kami berharap semoga saja kasus ini bukan korona. Artinya, semoga saja hasilnya negatif," katanya.
Dia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Seruyan agar tak mudah terkecoh dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Khususnya terkait adanya pasien tersebut yang ramai dibahas di media sosial.
”Kemungkinan dalam satu atau dua hari ke depan kami akan siapkan dan nanti sekretariatnya ada di Dinkes dan BPPD Seruyan untuk penanganan masalah ini. Nanti kami akan sediakan call center yang bisa diakses masyarakat untuk memperoleh informasi berkaitan dengan perkembangan Covid-19,” ujarnya.
Terpisah, Pj Sekda Seruyan Djainu'ddin Noor mengatakan, penanganan yang dilakukan Pemkab Seruyan berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Presiden RI, Menpan RB, Gubernur Kalteng, hingga Bupati.
”Kami antisipasi dugaan yang terjadi. Kami juga keluarkan berbagi surat edaran, bahkan membentuk gugus tugas untuk penanganan masalah ini, yakni dengan menunjuk juru bicara supaya informasi yang dikeluarkan tidak simpang siur," katanya.
Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Polres, TNI-AL, Dinas Perhubungan, dan pihak lainnya berkaitan dengan pengawasan laut. Itu mengingat Seruyan merupakan salah satu pintu kapal dari luar daerah.
”Kami sudah koordinasi, karena kami sudah membentuk tim gugus tugasnya. Kami akan lebih serius melakukan pengawasan dan pemantauan, terutama apabila ada orang masuk dari luar daerah. Sekarang semua sudah bergerak dan kami masih menunggu perkembangan selanjutnya. Kami juga tidak bisa langsung memastikan," jelasnya.
Siaga Darurat
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi menetapkan status siaga darurat Pandemi Covid-19. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur 188.44/81/2020.
Terkait penetapan status tersebut, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran langsung mengambil sejumlah kebijakan. Salah satunya menjadikan RSUD Muara Teweh sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan dan menangani pasien di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
”Dibandingkan fasilitas kesehatan lain di DAS Barito, Rumah Sakit Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara ini saya nilai paling layak jadi tempat rujukan isolasi Covid-19,” katanya.
Bahkan, Sugianto memastikan Pemprov siap mengirim peralatan, sarana, dan prasarana hingga tenaga kesehatan yang nantinya bertugas mengatasi berbagai macam situasi terkait pencegahan korona di RSUD Muara Teweh.
”Jadi, nantinya untuk rujukan di wilayah Barito, tidak perlu lagi jauh-jauh ke Doris Sylvanus Palangka Raya, karena sudah ada rujukan di Muara Teweh. Ini sebagai upaya kita menambah kapasitas rujukan Covid-19,” ucapnya.
Selain itu, sebagai tindak lanjut penetapan status tersebut, Sugianto Sabran juga mengeluarkan surat kepada bupati dan wali kota terkait protokol pencegahan Covid-19. Salah satu di antaranya meliburkan aktivitas pendidikan, mulai dari SD sampai SMA sederajat.
”Surat itu sifatnya penting dan segera untuk ditindaklanjuti pemerintah kabupaten dan kota. Jadi, semua kebijakan harus diambil secepatnya,” katanya.
Suyuti menambahkan, penambahan rumah sakit rujukan dilakukan apabila sejumlah rumah sakit rujukan lain tidak mampu lagi menampung isolasi PDP. Dengan adanya tambahan tersebut, diharapkan semua PDP bisa mendapat penanganan dari tenaga kesehatan.
”Kalau ternyata yang ada ini (rumah sakit rujukan, Red) tidak mampu nampung lagi, ya mau tidak mau ditambah rumah sakit rujukannya. Intinya, berjaga-jaga untuk antisipasi. Siapa tahu nanti semakin hari semakin banyak yang harus diisolasi,” katanya.
Rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Kalteng sebelumnya ada tiga, yakni RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya, RSUD dr Murjani Sampit, dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dari tiga rumah sakit itu, hanya RSUD dr Doris Sylvanus dan Sultan Imanuddin yang menangani pasien terduga korona, sementara RSUD dr Murjani Sampit baru terungkap kemarin belum siap menangani pasien tersebut.
Selain itu, dari tiga wilayah dengan rumah sakit rujukan, hanya Kotim yang belum memiliki pusat informasi untuk pelayanan terhadap warga terkait penanganan pasien Covid-19.
Belum Ada Anggaran
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Rimbun mendesak Pemkab Kotim segera mengalokasikan dana menghadapi bencana nasional penyebaran Covid-19. Hingga kini Pemkab dinilai belum mengalokasikan anggaran secara khusus menghadapi, mencegah, dan menangani pandemi penyakit tersebut.
”Saya harap segera dibicarakan lebih lanjut mengenai dana darurat untuk menghadapi sebaran virus korona ini. Tidak ada kata lain selain penangkalan dan pencegahan dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah,” tegas Rimbun.
Hal tersebut mengacu aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Menkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2020. Intinya, negara bisa melaksanakan revisi APBD dengan fokus meningkatkan kapasitas di bidang kesehatan.
”Pemerintah pusat sudah menerbitkan kebijakan itu seiring wabah virus yang menyerang. Maka dari itu, pemerintah daerah saya kira jangan terlambat mengalokasikan anggaran tersebut,” tegasnya.
Adanya peraturan tersebut juga untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat yang rentan atau masuk ke dalam kategori belum mampu. Poin berikutnya, agar pemerintah daerah bisa membantu dunia usaha supaya ekonomi tetap bergerak meskipun wabah Covid-19 tengah menyerang, terutama pelaku UMKM. (sho/ald/hgn/yn/ang/ign)
