MANAGED BY:
RABU
22 SEPTEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Jumat, 18 September 2020 09:38
Tanpa Mengurangi Manfaat, Pemerintah Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto memberikan sambutan dalam sosialisasi PP Nomor 49 tahun 2020.

JAKARTA - BPJAMSOSTEK langsung memberikan respon terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada Senin (31/8/2020). PP ini bertujuan memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah corona (Covid-19).

Menaker Ida Fauziah menegaskan, PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran COVID-19.

"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan, " ujarnya.

Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19  berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Survei juga mencatat 39,4 persen usaha terhenti dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal.

"Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh, " ujar Menaker Ida.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengungkapkan, PP Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 telah ditandatangani Presiden RI.

"PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi 6 bulan (Periode iuran bulan Agustus 2020 sd Januari 2021), kelonggaran batas waktu pembayaran, keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99% atau cukup bayar 1%, penundaan pembayaran sebagian Iuran JP hingga 99% yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai dengan April 2022, serta keringanan denda menjadi 0.5%,” terangnya.

Kebijakan ini, lanjut Agus, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP No 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Tujuan kebijakan ini, sambung Agus, antara lain, mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan  kelangsungan usaha.

"Skema kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap ketahanan dana dan keberlangsungan program jaminan sosial. Ketahanan dana dan program jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik, karena dana jaminan sosial masih memiliki dana cadangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini diberikan," paparnya.

“Justru momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena iuran yang sangat terjangkau, khususnya bagi pekerja BPU (Bukan Penerima Upah), dengan hanya 34 ribuan rupiah sudah dapat perlindungan sampai 6 bulan ke depan,” tukasnya.

Di tempat berbeda, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit Mulyono Adi Nugroho mengatakan dengan adanya relaksasi ini membuktikan bahwa Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan peduli kondisi Perusahaan di masa Covid-19.

“Dengan adanya relaksasi ini kami menghimbau kepada para pengusaha  untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJamsostek tanpa terkecuali, karena dengan adanya relaksasi ini iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat murah namun mempunya manfaat yang sangat besar,” ucap Nugroho. (yit)

 


BACA JUGA

Rabu, 22 September 2021 09:58

TEGA..!! Baru Lahir, Bayi Langsung Dibuang

 Warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dihebohkan…

Rabu, 22 September 2021 09:56

Kasus Pembunuhan Rekan Kerja, Terdakwa Tanpa Reaksi Usai Divonis 20 Tahun Penjara

Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun…

Rabu, 22 September 2021 09:31

Bupati Kotim Berharap Tidak Ada Kontroversi Lagi Terkait Gerbang Sahati

Perbaikan Gerbang Sahati di Jalan Tjilik Riwut, depan Stadion 29…

Rabu, 22 September 2021 09:23

Jembatan Ini, Bertahun-tahun Tak Diperhatikan

 Jembatan di Desa Biru Maju, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur…

Selasa, 21 September 2021 12:11

Pembalap Liar Belum Jera, Ditunggui Pak Polisi, Kocar-kacir

 Pelaku balap liar di Kota Sampit tak pernah jera. Aksi…

Selasa, 21 September 2021 11:58

Ceweknya Dibikin Mabuk, Lalu Dicabuli dan Direkam

Seorang remaja berusia 16 di Kabupaten Kapuas, jadi korban pelampiasan…

Sabtu, 18 September 2021 11:11

WADUH..!! Bangunan RS Pratama Parenggean Retak- Retak

Rumah Sakit (RS) Pratama Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan…

Selasa, 14 September 2021 14:02

Salah Gaul, Mahasiswa Ini Terancam 9 Tahun Penjara

Pergaulan yang salah membawa M Afreza, seorang mahasiswa, masuk ke…

Selasa, 14 September 2021 10:55

Pos Penyekatan Resmi Dihentikan, Ribuan Kendaraan Dipaksa Putar Balik

Pos penyekatan aktivitas pengawasan dan pemeriksaan arus masuk orang maupun…

Senin, 13 September 2021 13:53

Ini Perintah Gubernur Kalteng untuk Tim Medis di Lokasi Banjir

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menegaskan, pelayanan kesehatan untuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers