MANAGED BY:
SENIN
03 AGUSTUS
03 AGUSTUS
PROKAL.CO,
SAMPIT – Beragam persoalan harus dihadapi BPJS Kesehatan dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain persoalan defisit anggaran, lembaga yang dulu bernama PT Askes ini juga harus menangani tunggakan iuran dari segmen peserta mandiri.
Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Sampit Sukarsi mengatakan, hanya sekitar 59 hingga 60 persen peserta mandiri di Kotim yang aktif membayar iuran. Sisanya, 40 persen peserta tidak aktif alias menunggak iuran.
"Saat ini yang paling lama tunggakan peserta ada yang sampai di atas satu tahun lebih. Jika tidak diaktifkan, maka peserta mandiri tidak bisa mendapatkan pelayanan JKN," kata Sukarsi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mencapai universal health coverage (UHC) sejak tahun 2019 lalu karena 95 persen penduduknya sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Namun pekerjaan terberat adalah menjaga kedisiplinan peserta mandiri untuk membayar iuran.
Di awal tahun, BPJS sudah menyosialisasikan Perpres 75 Tahun 2019 secara masif. Namun iuran dikembalikan lagi ke besaran awal per 1 April. Jika ada peserta yang sudah terlanjur membayar di bulan April sesuai perpres 75, maka saldonya akan dimasukkan ke bulan berikutnya sehingga tidak perlu bayar lagi atau hanya membayar kekurangannya saja.
Terkait pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan bagi peserta yang mempunyai tunggakan lebih dari pada enam bulan.
