SAMPIT- Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah mengungkapkan  bahwa banyak masyarakat berharap agar pembangunan bisa dialihkan ke pelosok. Hal itu terjadi karena program pemerintah untuk desa pelosok dinilai masih kurang.

“Salah satu hal yang menarik dari kegiatan kunjungan saya ke pelosok adalah banyak Kades yang protes. Apalagi dalam kegiatan Musrenbang mereka mulai apatis, karena setiap tahun anggaran pembangunan dari kabupaten mulai jarang meperhatikan desa mereka,” jelas Juliansyah.

Juliansyah menyebut bahwa usulan pembangunan saat Musrenbang dan reses DPRD sudah terangkum dan tinggal ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif sebagai pelaksana program pembangunan tersebut. “Kalau apa yang dibutuhkan dan formulasi untuk di pelosok itu sudah ada, hanya saja eksekusi dan keberpihakan untuk pembangunan khususnya di wilayah utara sangat  mendesak,” tegasnya

Kebutuhan pembangunan di desa pelosok sangat besar, meski saat ini telah ada Dana Desa (DD) yang mencapai miliaran rupiah, namun dana itu hanya untuk menutupi kegiatan di desa yang sifatnya pekerjaan ringan dan lokasinya di dalam desa itu sendiri.

“Walau ada Dana Desa, dalam penggunaannya sudah diatur juga struktur dan porsinya. Makanya dalam Musrenbang kemarin mereka protes mengapa desa-desa di pedalaman makin minim dukungan program pemerintah. Sehingga kesimpulannya meski ada Dana Desa bukan berarti pemerintah bisa menghentikan program pembangunan di desa-desa pelosok,” terangnya. (ang/sla)