SAMPIT- Belum Ramadan, gelandangan dan pengemis sudah banyak di Kota Sampit. Petugas terkait pun dibuat pusing. Sehingga, sepertinya harus bekerja ekstra menertibkan gepeng saat momentum bulan suci Ramadan kali ini.
”Kami dengar-dengar sudah banyak gepeng yang berkeliaran. Gepeng-gepeng ini kelihatannya sudah terorganisir. Kami sulit untuk menemukan dalang dari para gepeng ini, karena setiap gepeng yang kami tangkap tidak mau mengaku kalau ada orang lain di belakang mereka,” kata Kepala Satpol PP Kotawaringin Timur Rihel, Kamis (12/5).
Rihel mengatakan, pihaknya dituntut bekerja keras dalam menangani masalah sosial ini. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kotim. Namun tidak menutup kemungkinan Satpol PP bisa bergerak sendiri, mengingat kondisi di lapangan.
”Biasanya tempat yang sering dilakukan razia malam hari. Contoh di taman kota, samping Gedung Olahraga (GOR), dan di sekitar Jalan H Juanda, khususnya pertigaan MT Haryono jalan Ir Juanda. Kalau siang biasanya di pasar-pasar, seperti pasar keramat, pasar sejumput, dan lain-lain,” jelasnya.
Kendalanya, ada beberapa gepeng yang sulit ditertibkan. Sebab sering berpindah untuk meminta-minta. Kendati demikian, petugas tetap berupaya bergerak lebih cepat dengan meminta bantuan kepada masyarakat.
Setelah ditangkap, biasanya para gepeng akan disuruh membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun sebelumnya harus didata, sehingga jika tertangkap lagi petugas akan tahu. Jika gepeng yang berasal dari luar daerah akan dipulangkan ke daerah asalnya.
”Sebenarnya kami ada dana yang disalurkan dari DPKAD untuk mengurus pemulangan gepeng-gepeng itu, tapi dana yang dikeluar lebih besar dari yang didapat. Untuk biaya tiket dan uang makan satu orang dewasa saja sekitar Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu. Hal ini malah memanjakan mereka saja. Dan untuk mencairkan dana dari DPKAD ini membutuhkan proses yang panjang dan cukup lama. Maka dari itu biasanya kalau razia yang kami lakukan sendiri tidak menggunakan uang dari pemerintah,” ujarnya. (rm-73/oes)