SAMPIT – Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kotim kian babak belur. Proyeksi anggaran di kisaran angka Rp 1,6 triliun bakal tidak tercapai. Sebab, pos anggaran berkali-kali dipotong. Kini, dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor kembali menurun dari proyeksi di perda APBD.

”Kita sebelumnya sudah ada pemotongan anggaran. Kali ini yang membuat kami bingung DBH dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Di APBD kami targetkan 81 miliar, tiba-tiba provinsi bilang Kotim hanya dapat Rp 62 miliar saja,” kata Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, Rabu (10/8).

Selasa (10/8) lalu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendatangi Biro Keuangan Pemprov Kalteng. Mereka bertemu Asisten IV Setda Provinsi dan Dinas Pendapatan. Rombongan Kotim menuntut dana bagi hasil. DBH yang sejatinya sudah ditransfer ke kas daerah, ternyata belum jelas.

”Maksud dan tujuan kita ke provinsi ini mempertanyakan ke mana uang kita, karena  belum ada masuk ke kas daerah. Kita juga perlu anggaran untuk  menjaga stabilitas pembangunan di Kotim,” ujar Jhon.

Anggaran Rp 81 miliar yang ditargetkan, lanjutnya, sejatinya sudah turun dari tahun 2015 yang dipatok Rp 102 miliar. Realisasinya mencapai Rp 110 miliar. ”Itu yang kami perdebatkan. Kami terima saja dengan Rp 81 miliar. Tapi, mereka bilang Kotim hanya Rp 62 miliar. Ini kami nggak terima dan akan kami perjuangkan hak keuangan daerah ini,” tegasnya.

Jhon menuturkan, Kotim memiliki catatan dan hitungan tersendiri terkait DBH pajak kendaraan. Pemprov tidak bisa mengatakan hal yang tidak berdasar data.

---------- SPLIT TEXT ----------

Sementara itu, Asisten  Setda Provinsi Kalteng Susi mengakui menurunnya target DBH Kotim. Hal itu disebabkan penurunan signifikan dari target yang dipatok Pemprov Kalteng. Pada 2015 lalu, ditargetkan Rp 13 triliun dan tahun ini hanya Rp 900 miliar.

”Penurunan ini memang berlaku untuk semua kabupaten/kota di Kalteng. Itu karena adanya penurunan target tahun,” ujarnnya.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kalteng Rimbun mengatakan, DBH terkesan dipermainkan. Pihaknya merasa hal itu tidak masuk akal jika Kotim harus menerima angka yang jauh dari realisasi tahun 2015.

”Kesadaran warga di Kotim untuk membayar pajak kendaraan cenderung naik dan sejalan pula dengan pertumbuhan kendaraan. Logikanya mana kalau angka DBH kita justru menurun jauh?” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap ada transparansi penyaluran DBH. Jika tidak, pihaknya bisa saja mendesak agar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kotim diurus sendiri. ”Biar saja kita yang transfer ke provinsi sesuai hitungannya, kalau memang tidak mampu mengelolanya,” tuturnya. (ang/ign)