PALANGKA RAYA – Sejak digaungkannya pemberantasan pungli melalui Sapu Bersih (Saber) Pungli oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang selama ini terjadi di setiap instansi pemerintah,  Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya juga ikut bergerak memberantas di sejumlah satuan kerja perangkat derah (SKPD).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Palangka Raya, Kandarani mengakui praktik pungli paling rawan terjadi di setiap SKPD yang pelayanannya langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Ia sangat mendukung dengan terbentuknya Saber Pungli di Kalteng, yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran dan melibatkan polisi serta sejumlah instansi lainnya.

“Kita dukung tim Saber Pungli ini yang pada hari ini (kemarin, Red) dikukuhkan di lapangan Sanaman Mantikai. Pelantikan yang dilakukan sesuai dengan arahan Presiden guna mendeteksi terjadinya pungli yang diduga sering terjadi di tubuh suatu instansi yang berbentuk pelayanan,” kata Kandarani, Jumat (25/11).  

Kata Kandarani, dirinya saat itu mewakili Wali Kota Palangka Raya dalam kegiatan pengukuhan saber pungli. Dalam waktu dekat ini, ia akan melaporkan kepada pimpinannya mengenai hal tersebut. Pemberitahuan dimaksud tak lain apakah pihaknya nanti wajib membentuk tim seruba apakah bagaimana.

---------- SPLIT TEXT ----------

“Untuk Pemkot apakah nanti juga membuat tim Saber Pungli atau bagaimana, saya belum bisa memastikan karena saya akan laporkan hal ini kepada Wali Kota terlebih dahulu. Kalau surat edaran presiden apakah tim Saber Pungli ini wajib dibentuk di tiap Kabupaten/Kota. Maka mau tidak mau kita harus menyeselaraskan keinginan presiden demi menghilangkan penyakit pungli yang selama ini sangat meresahkan masyarakat yang hendak berurusan,” ucap dia.

Ditambahkannya, dengan adanya Saber Pungli ini dia berharap kedepan tidak ada lagi praktik memperkaya diri dengan cara memanfaatkan jabatan yang oknum tersebut miliki. Karena hal tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat yang hendak mengurus izin serta pengurusan admin lainnya. (rm78/vin)