SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, mendukung upaya mengentasan areal kumuh khususnya di Kota Sampit dan sekitarnya.  Di Kota Sampit, wilayah pemukiman yang dikategorikan kumuh masih terbilang luas.

Hal itu seperti diutarakan Ketua Komisi IV DPRD Kotim Jainudin Karim, apalagi menurutnya jika pengentasan lingkungan kumuh di kota itu bisa didanai pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu tentunya sejalan dengan yang legislatif perjuangan saat ini.

”Sangat disayangkan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang sejatinya ujung tombak Kotim, masih ada wilayah kumuh.  Karena itu kami dukung Kotim 2019 tidak ada lagi wilayah kumuh,” imbuhnya, dalam diskusi Komunitas Belajar Perkotaan, di aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda), Jumat (30/12).

Kendati demikian lanjut Jainudin, guna mewujudkan itu semua, perlu sinergitas dari semua pihak. Jika itu semua bisa terwujud, maka tak akan sulit bagi daerah untuk meraih penghargaan, seperti Adipura.

Menurut politikus Gerindra ini, yang tak kalah penting, jika pemerintah pusat mengucurkan dananya, hendaknya semua permasalahan teknis dapat dipersiapkan. Sehingga tidak ada nantinya penanggung jawab program yang terkena dampak hukum.

Kepala Bappeda Kotim Burhanudin juga menyampaikan hal senada. Dirinya sangat berharap, pengentasan wilayah kumuh bisa didanai oleh pemerintah pusat.

Sementara itu Joni, selaku fasilitator program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah untuk itu. Salah satunya dengan membentuk Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). ”Tanpa ada perubahan perilaku manusia ke arah yang lebih baik, maka mustahil pembangunan akan berhasil,” tukasnya.

Melalui program Kotaku diharapkannya,  tidak ada lagi kawasan kumuh, khususnya permukiman penduduk dalam kota. Kotaku, sendiri merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. 

Ditambahkan Joni, hingga kini, terdata seluas 49,44 hektare pemukiman di Sampit dikategorikan kumuh. Sesuai target dari RPJMD nasional, program ini diharapkan mampu mengurangi permukiman kumuh hingga di angka 0 persen tahun 2019 mendatang. Dan untuk menyukseskan program tersebut, kawasan Kotim, khususnya dalam kota telah disurvei. (oes/gus)