SAMPIT – Konflik internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit disinyalir berimbas langsung terhadap pelayanan ke pasien. Sejumlah warga yang pernah berobat ke rumah sakit terbesar di Kotim itu mengeluhkan buruknya pelayanan. Mereka berharap konflik itu bisa diselesaikan agar pasien tak terus dikorbankan.
Selvia, warga Jalan Arjuno Sampit mengatakan, beberapa bulan lalu ia sempat menjadi pasien di RSUD Murjani. Saat itu ia akan melahirkan anak keduanya. Tapi, akibat dokter yang berwenang terlambat datang, penanganan medis pun terlambat.
”Dokternya datang nggak tepat waktu. Saya waktu itu datang jam 8 pagi, tapi baru dilayani jam 12 siang. Untung waktu itu saya nggak keburu melahirkan sebelum dokter datang,” kata Selvia dengan nada kesal, Rabu (7/12). Menurutnya, keterlambatan dokter saat itu disebabkan dokter yang bersangkutan lebih mengutamakan tempat praktik pribadinya.
Keluhan serupa dirasakan, Rahma, warga Ketapang. Dia mengaku sempat emosi akibat lambatnya penanganan rumah sakit. Beberapa waktu lalu, adik laki-lakinya terpaksa dilarikan ke RSUD dr Murjani lantaran penyakit paru-paru dan harus segera menerima alat bantu pernafasan.
Namun, karena tabung oksigen di ruangan adiknya dirawat kosong, adiknya pun tidak bisa segera ditangani. ”Waktu itu tabung oksigennya kosong, tapi setelah kami cek ke ruangan lain, ternyata masih ada. Saya tanya sama perawatnya, bilangnya jatah di kamar itu memang habis dan tidak boleh mengambil dari ruangan lain. Saya sempat ngomel dan minta segera dicarikan tabung oksigen, baru perawatnya bertindak,” ujar Rahma.
Setelah diperiksa, lanjut Rahma, ternyata setiap tabung oksigen sudah ada nama ruangan masing-masing. ”Sepertinya memang sudah menjadi aturan di RSUD tersebut kalau stok tabung oksigen dibagi per ruangan. Kalau di ruangan satu habis, tidak boleh mengambil dari ruangan lain. Tapi, peraturan seperti ini justru mempersulit pasien, karena kalau tidak segera dilayani, bisa berakibat fatal,” tegasnya.
Selain itu, menurutnya, untuk perpindahan ruangan pun dipersulit. Waktu itu ia ingin memindahkan adiknya ke ruangan tersendiri, karena di ruangan sebelumnya, di bangsal, terlalu banyak orang, sehingga adiknya tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Tapi, ketika ditanya ke bagian informasi, disampaikan bahwa tidak ada ruangan kosong.
Padahal, tambahnya, ketika dicek masih banyak ruangan yang tidak digunakan oleh pasien. Alasannya, karena akan repot mengurus administrasinya jika pasien dipindahkan ke ruangan lain.
”Di bagian informasi bilangnya nggak ada, tapi pas kami cek di bangunan rumah sakit yang khusus bedah masih banyak yang kosong. Setelah sempat berdebat, baru mereka mau memindahkan adik saya ke ruangan itu,” ujarnya.
Dia menduga hal semacam itu terjadi karena pengaruh konflik internal di rumah sakit tersebut, sehingga terkesan ada pembagian wilayah kewenangan dokter. ”Misalnya, ruangan mawar khusus untuk pasien dokter A dan ruangan melati khusus untuk pasien dokter B. Jadi, pasien dokter A tidak boleh menempati ruangan melati, meskipun ruangan tersebut masih kosong. Harus mencari ruangan lain,” ujarnya.
Di samping itu, ungkap Rahma, ada sistem pesan kamar. Jadi, jika kamar sudah dipesan, pasien yang lain tidak boleh menempati. Hal seperti itu akan lebih menguntungkan orang-orang yang punya koneksi dengan pihak rumah sakit. Padahal, seharusnya dokter lebih memprioritaskan pasien yang ada terlebih dahulu, apalagi kalau kondisinya lebih darurat dibanding yang pesan kamar.
”Ini sudah menjadi rahasia umum. Dari tahun lalu juga seperti ini,” katanya.
Konflik internal antara jajaran manajemen rumah sakit dengan karyawan setempat, termasuk dokter, terungkap saat Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli dan Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun melakukan inspeksi mendadak pekan lalu. Manajemen terus menjadi sorotan pegawai dan dokter yang bertugas di rumah sakit terbesar di Kotim itu.
Salah seorang pegawai RSUD saat pertemuan mengungkapkan, kondisi faktual di rumah sakit ini tidak sesuai dengan yang selama ini dilihat orang dari luar. ”Rumah sakit ini dilihat luarnya sangat wah, tapi orang nggak tahu masalah di dalamnya. Padahal, luar biasa masalah yang terjadi,” katanya.
Pertemuan itu juga mengungkap beberapa persoalan, yakni jasa medis BPJS 2016 hingga saat ini belum pernah dicairkan dan diterima petugas pelayanan kesehatan tanpa penjelasan. ”Begitu juga jamkesda (jaminan kesehatan daerah), sampai sekarang tidak keluar,” katanya. (vit/ign)
