SAMPIT- Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo mengungkapkan keprihatinannya atas menipisnya kawasan hutan di wilayah Kotawaringin Timur (Kotim), dalam waktu 20 tahun terakhir. Menurutnya, kabupaten dengan luas luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 400.658 ribu jiwa ini, terancam tidak akan memiliki hutan cadangan kedepannya. Sebab kini hanya tersisa 25 persen hutan dari total luasan hutan sebelumnya.
Berdasarkan hal itu, dirinya meminta agar tidak ada lagi pembukaan lahan baru dengan menebangi hutan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pihak perkebunan besar swasta..
”Jangan ada lagi aktivitas pembukaan lahan baru, ini sudah ada peringatan bagi kita bahwa lahan kita sudah kritis. Jangan sampai generais ke depan kita, merasakan bencana akibat kebijakan pemimpin terdahulunya,” papar Politikus Demokrat Kotim ini.
Menurut Handoyo, semestinya kawasan hutan yang ideal tersisa adalah 40 persen, sedangkan 60 persen itu digunakan untuk kawasan investasi di bidang kehutanan dan perkebunan termasuk juga didalamnya kawasan pemukiman.
Kondisi hutan yang kritis demikian lanjutnya, dari hari- kehari kian mengancam. Kawasan hutan bisa menyusut dari angka 25 persen tersebut. Handoyo mengungkapkan, berdasarkan peta 2529 kawasan hutan di Kotim masih ada sebesar 70 persen. Namun tambahnya, pembukaan lahan seperti untuk perkebunan kelapa sawit, maka sisanya sekarang tinggal 30 persen dari 1.554.456 hektare total luas wilayah Kabupaten Kotim.
Diungkapkannya pula, luasan hutan di wilayah Kotim terancam berkurang jika tidak dilakukan pemeliharaan dan pengawasan yang ketat. Ancaman yang dapat mengakibatkan luasan hutan di Kabupaten Kotim berkurang adalah akibat ulah manusia, baik itu pembukaan lahan yang tidak terkendali mau pun akibat bencana alam, yakni kebakaran. Termasuk juga perluasan lahan yang dilakukan oleh koorporasi secara besar-besaran.
Dirinya menambahkan, saat ini ada laporan mengenai adanya rencana pembukaan lahan besar-besaran sekitar 7.000 hektare di Antang Kalang. Saat ini sudah masuk dalam masa pembebasan lahan dari masyrakat setempat.
”Di sini Pemkab Kotim di desa untuk mengecek kebenaran informasi itu. Ada warga yang melaporkan katanya ada PBS yang mau perluasan lahan, tapi di situ ternyata menggunakan kedok koperasi. Kalau itu tidak kita awasi, akibatnya akan kita terima semua, dan wilayah Kotim akan mudah terkena bencana banjir,”pungkas Handoyo.(ang/gus)
