SAMPIT – Kesepakatan antara DPRD Kotim dan manajemen rumah sakit membatalkan penerapan tarif bagi penunggu pasien yang lebih dari satu orang di RSUD dr Murjani Sampit dinilai tepat. Apabila disepakati, hal itu akan jadi blunder bagi Pemkab Kotim yang dianggap tidak prorakyat.

”Apa yang sudah disepakati Bapemperda DPRD Kotim dan pihak rumah sakit untuk membatalkan pasal tersebut sangat tepat. Kami apresiasi. Masih ada kepedulian kepada masyarakat yang ekonominya tidak mampu,” kata pemerhati kebijakan publik di Kotim Yohanes Aridian, Kamis (18/10).

Yohanes menuturkan, seandainya tarif itu diberlakukan kepada keluarga pasien, DPRD Kotim akan banjir aduan dan keluhan dari masyarakat. Selain itu, rumah sakit bisa saja jadi sasaran kritikan dari keluarga pasien.

”Itu pasti terjadi, seandainya diberlakukan penerapan tarif kepada penunggu pasien di RSUD itu. Warga dari pedalaman dengan kondisi ekonomi pas-pasan, apabila ditambah lagi dengan beban seperti itu, akan memicu persoalan lain,” katanya.

Selain itu, lanjut mantan anggota DPRD Kotim itu, efek negatif lainnya akan membuat citra Pemkab dan DPRD buruk.  Kebijakan itu sangat tidak popular dan cenderung berat dilaksanakan masyarakat.

”Meskipun biayanya hanya 20 persen dari tarif rawat inap, tetapi itu jadi masalah bagi keluarga pasien. Bayangkan jika mereka di RSUD itu lamanya berhari-hari dan ada tiga penunggu, pasti mereka teriak keberatan,” katanya.

Menurutnya, apabila ingin menertibkan pengunjung RSUD agar tidak menambah beban biaya operasional, sistem pengamanan di internal sekaligus penegasan kepada keluarga pasien perlu dilakukan. Tidak perlu ada biaya tambahan tersebut .

”Tinggal bagaimana pelaksanaan dan pemberian pemahaman kepada keluarga pasien saja. Apabila lebih dari ketentuan, maka wajib pulang dan tidak boleh menginap. Dengan demikian, beban operasional rumah sakit tidak berat,” katanya.

Terkait kenaikan tarif, Yohanes menilai hal itu wajar. Apalagi kenaikan  tarif itu semangatnya untuk persamaan pelayanan, mulai dari kelas III sampai VVIP. ”Single tarif merupakan amanat aturan guna mendapatkan pelayanan yang prima. Namun, apabila pelayanannya cenderung ada diskriminasi, pasien bisa protes ke RSUD. Kalau ada perbedaan pelayanan, sama saja mengingkari peraturan yang sudah disepakati dan dibuat bersama dalam perda,” tandasnya.

Seperti diberitakan, DPRD Kotim menolak usulan RSUD dr Murjani Sampit terkait pengenaan biaya terhadap keluarga pasien yang bermalam lebih dari satu orang. Pasal dalam revisi perda terkait biaya yang dibebankan kepada keluarga pasien sebesar 20 persen dari tarif rawat inap itu dibatalkan.

Terkait tarif jasa layanan medik di RSUD Murjani Sampit, disamaratakan mulai dari kelas VVIP hingga kelas III. Dasar penyeragaman tarif pelayanan itu mengacu Peraturan Menteri Kesehatan 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Nasional. Selain itu, agar terjadi pemerataan pelayanan kesehatan meski berbeda kelas.

Tarif kelas III yang disepakati, yakni ruangan perawatan Rp 80 ribu, visite spesialis Rp 70 ribu, visite umum 40, jasa konsultasi gizi Rp 25 ribu, jasa psikologi Rp 25 ribu, dan jasa farmasi Rp 15 ribu. Total pelayanan di kelas III yakni 225 ribu per hari. Itu di luar biaya tindakan lainnya. (ang/ign)