SAMPIT – Sejumlah sopir truk di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resah dengan aksi premanisme saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Mereka dipungut biaya yang peruntukannya tak jelas apabila ingin mendapatkan BBM.

Slamet (50), sopir truk pengangkut pupuk mengatakan, dugaan pungutan liar yang dilakukan preman itu cukup memberatkan sopir. Untuk bisa mendapatkan jatah BBM, para sopir truk angkutan diharuskan membayar dari Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu sekali pengisian.

”Preman ini sekarang parah sekali. Kami ini sudah sulit mendapatkan minyak, harus pula ditagih dari preman. Kalau mau dapat minyak, kami harus bayar dari Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Belum lagi biaya parkir untuk mengantre Rp 5 ribu,” kata Slamet, Rabu (24/10).

Slamet menambahkan, sejak harga BBM jenis dexlite naik menjadi Rp 10.700 per liter, banyak sopir truk yang beralih menggunakan solar subsidi. Hal itu membuat sebagian sopir truk harus mengantre. Sebagian sopir bahkan tidak kebagian BBM.

”Kalau (BBM) subsidi, saya yakin masyarakat Kotim tidak akan kekurangan. Yang menjadi masalahnya sekarang, kami kalah sama pelangsir. Mengetahui harga dexlite mahal, pelangsir berlomba-lomba beli minyak (solar, Red) dan dijual dengan harga lebih mahal,” ujarnya.

Sejumlah sopir yang ditemui Radar Sampit juga mengaku dipungut dengan besaran sekitar Rp 50 ribu – Rp 100 ribu. Menurut mereka, orang yang memungut setiap hari orang yang sama. Pihaknya tak tahu peruntukan uang itu.

Sopir lainnya, Gunawan (45), mengatakan, sudah terbiasa mengantre lama untuk mendapatkan BBM. Karena panjangnya antrean, dia terpaksa bertahan di SPBU sampai gilirannya tiba. Dia mengaku bisa antre seharian hanya untuk mengisi BBM di SPBU Jalan Jenderal Sudirman.

”Kami mau pulang tak bisa, karena bahan bakar harus diisi. Mau tak mau harus mengantre. Apalagi kabarnya pemerintah tidak memperbolehkan truk mengantre sampai bermalam. Tetapi mau bagaimana lagi, kalau tak ngantre truk tak bisa jalan,” ujarnya.

Meski demikian, Gunawan yang masuk anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kotim mengaku belum pernah dipungut preman seperti sopir lainnya. ”Saya Alhamdulillah belum ada sampai ditagih bayar oleh preman. Setahu saya justru preman liar itu banyak di SPBU umum,” ujarnya.

Terpisah, pemilik SPBU 64.743,08 Jalan Jenderal Sudirman Km 2 Lismana mengatakan, pihaknya merupakan SPBU yang dipilih pertamina untuk melayani anggota Organda bersama SPBU lainnya di Jalan HM Arsyad.

Dalam sehari, jelasnya, Pertamina memberikan jatah sebanyak 10.000 liter BBM bersubsidi. Masing-masing 5.000 liter untuk solar dan premium. ”Dalam sehari kami bisa melayani 80 hingga 100 truk angkutan organda,” katanya.

Truk angkutan anggota organda, lanjutnya, dijatah sebanyak 7.500 liter per hari. Sisanya untuk angkutan bus penumpang. ”Itu sebabnya mereka banyak yang mengantre hingga seharian karena memang untuk bahan bakar bersubsidi dibatasi jumlahnya,” katanya.

Mengenai, preman yang meresahkan sopir, Lismana mengatakan, pihaknya tak ada kewenangan mengenai pungutan tersebut. Petugas SPBU hanya melakukan pengawasan pengisian BBM. Pihaknya juga mengawasi aksi pelangsiran di SPBU yang juga mendapat jatah BBM.

”Untuk pelangsir mobil kecil sehari dibatasi maksimal 40 liter, untuk truk 80 liter, dan motor 15 liter per hari. Dengan catatan, untuk bahan bakar subsidi pelangsir tidak diperkenankan membeli menggunakan jeriken,” ujarnya.

Menurutnya, pelangsir dan truk angkutan organda tak dibedakan. Dia menerapkan aturan dan sanksi tegas kepada petugas pengisian jika kedapatan melayani pelangsir melebihi batas yang ditentukan.

”Setiap petugas kami yang berani melayani pelangsir melebihi kapasitas dan melayani penjual bahan bakar dengan jeriken, khususnya bahan bakar subsidi, kami akan kenakan skorsing sampai pada tahap pemutusan kerja,” pungkasnya. (hgn/ign)