SAMPIT – Ribuan petani kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ”menjerit”. Perekonomian mereka terpukul karena harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani masih terpuruk. Harga TBS yang sebelumnya Rp 1.200 per kilogram, terjun bebas hingga menyentuh Rp 500 per kg.
”Petani sawit di Kotim jumlahnya cukup banyak. Ada sekitar 5.000 orang, dengan jumlah lahan sekitar 1.500 hektare. Dengan kondisi sekarang, mereka mengeluh dan dalam kondisi sulit,” kata Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kotim Ary Dewar, Kamis (25/10).
Menurut Ary Dewar, harga tertinggi di tingkat petani yang hanya Rp 500 per kg, jauh dari harapan. Artinya, apabila menghasilkan 1 ton TBS, penghasilan petani hanya Rp 500 ribu. Biaya itu habis untuk pupuk dan upah buruh. Perkebunan seluas 1 hektare dalam sebulan biasanya dilakukan dua kali panen dengan berat maksimal 1 ton. Itu pun kalau kondisi buahnya normal.
”Kalau dihitung-hitung, usaha masyarakat dari sawit sekarang tidak menutupi kebutuhan hidup. Harus ada usaha lain lagi,” ujarnya.
Ary menduga persoalan ini lantaran pabrik kelapa sawit banyak tidak menerima hasil buah petani. Alasannya, perusahaan kewalahan mengolah buah hasil kebun perusahaan. Apabila ditambah dengan hasil masyarakat, pabrik sudah tidak menampung lagi. ”Tapi, mereka (perusahaan) mau beli dengan harga murah,” katanya.
Dengan alasan demikian, lanjut pria yang juga anggota DPRD Kotim itu, perusahaan bisa menekan harga semurah mungkin. Petani tak ada pilihan. Daripada buah dibawa pulang dan membusuk, dijual dengan harga seadanya meski merugi.
”Oknum perusahaan banyak tingkah saat menerima hasil kebun warga. Kadang, ketika mengantarkan buah ke perusahaan, mengantre lama hingga berhari-hari masuk pabrik. Ketika sudah tiba giliran, ada-ada saja alasan tidak menerima. Kadang alasannya, buahnya sudah tidak segar dan sudah lama,” ungkapnya.
Sekretaris Apkasindo Kemikson F Tarung menambahkan, persoalan petani terjadi sejak menjelang Lebaran pada Juni lalu. ”Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga sawit mulai menurun dan hingga kini di angka Rp 500,” ujar Kemikson.
Kemikson mengaku tidak tahu persis penyebab anjloknya harga sawit. Namun, dari versi pabrik, penurunan disebabkan CPO hasil pengolahan sulit laku di pasaran Eropa dan Amerika. ”Alasan mereka banyak CPO menumpuk. Padahal, ketika dolar naik, kenaikan harga CPO juga terjadi karena pasarannya keluar negeri semua,” kata dia.
Menurut Kemikson, CPO di Indonesia belakangan ini sulit diterima dunia kemungkinan berimbas karena ekspose besar-besaran oleh aktivis lingkungan Greenpeace. Salah satunya dengan menduduki tangki CPO milik salah satu perusahaan perkebunan. Akibatnya, CPO di mata dunia rusak, karena dianggap dalam produksi CPO menggarap hutan untuk membuka areal perkebunan.
”Dalam kampanye negatif seperti itu, produsen sawit dituduh menghasilkan minyak sawit kotor, karena menghancurkan hutan di Kalimantan dan Papua,” ujarnya.
”Bisa dikatakan, perilaku aktivis Greenpeace ini bangun tidur di siang bolong. Mereka tidak tahu dampaknya kepada petani. Ada sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang jadi korban harga sawit anjlok ini. Ada jutaan lagi penduduk yang bergantung dari buruh perkebunan,” tambah Kemikson.
Berkaitan dengan rencana pembentukan BUMD pabrik pengolah sawit oleh Pemkab, menurut Kemikson, hal tersebut sudah lama ditunggu petani. Bahkan saat dia menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kotim 2009-2014 silam, sudah menyiapkan produk hukumnya. Saat itu sudah ada perda mengenai perusahaan daerah pengelola hasil perkebunan.
”Sudah ada perdanya. Dalam perda itu sudah memuat sampai kepada penyertaan modal dari pemerintah minimal Rp 25 miliar untuk BUMD tersebut,” kata Kemikson.
Dia berharap rencana pemerintah bisa terlaksana 2019 mendatang. Dia bersama petani akan mendesak itu, karena merupakan kepentingan banyak orang, terutama mereka yang bertani sawit. Baru-baru ini pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan kalangan petani. Semuanya sepakat mendesak Pemkab Kotim segera merealisasikan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pabrik pengolahan kelapa sawit.
Sementara itu, Pemkab Kotim berencana membentuk BUMD sawit yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit. Rencana tersebut sedang dimatangkan dan dalam proses pendirian, serta pencarian sosok orang yang akan mengisi jajaran direksi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Halikinnor mengatakan, proses pembentukan BUMD ditarget selesai 2019 mendatang. Pembentukan dan perekrutan jajaran direksi sedang dilakukan. Dia berharap BUMD cepat terbentuk dan banyak dari kalangan profesional yang turut serta di dalamnya.
”Saya tidak ingin direksinya dari kalangan ASN atau pejabat. Saya ingin benar-benar dari kalangan profesional yang berjiwa pengusaha dan mampu menangani usaha,” tegasnya.
Halikin melanjutkan, BUMD tersebut nantinya ada kemungkinan akan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga atau seluruhnya mengenai permodalan dari Pemkab Kotim. ”Nanti, buah kelapa sawit milik masyarakat juga dapat ditampung BUMD ini agar harga buahnya tidak begitu anjlok seperti sekarang,” ujarnya.
Halikin menuturkan, hal itu nantinya diharapkan dapat menjadi usaha baru milik pemerintah. Selain untuk membantu masyarakat, juga menjadi sumber pendapatan untuk Pemkab Kotim.
Dia juga berharap kalangan profesional yang memiliki jiwa pengusaha dan berinovasi, dapat memimpin BUMD tersebut untuk membantu masyarakat mengembangkan tanaman sawit. (ang/ign)
