SAMPIT – Pemilu 2019 benar-benar menguras waktu dan harta sejumlah calon anggota legislatif. Banyak oknum caleg yang disebut-sebut tekor karena harus mengeluarkan biaya besar untuk meraup suara. Mereka diwaluhi alias dikibuli, karena saat pemilihan berlangsung, suara yang diperoleh tak sesuai harapan.
Salah seorang caleg yang enggan disebutkan namanya mengaku menghabiskan dana sekitar Rp 20 juta untuk menjaring suara di suatu wilayah. Awalnya dia berharap bisa mendapatkan suara hingga ratusan. Namun, saat perhitungan, sang caleg ini hanya mendapatkan satu suara di TPS tempat pemungutan suara (TPS) yang dijanjikan akan banyak meraup suara.
”Habis Rp 20 juta untuk daerah satu itu, tapi ternyata hanya dapat satu suara. Sangat di luar ekspektasi,” kata salah seorang tim pemenangan caleg tersebut.
Caleg itu awalnya dijanjikan perolehan suara di atas 100 dengan biaya Rp 20 juta. Uang tersebut diminta agar bisa meraup suara maksimal.
Di daerah pemilihan IV, meliputi Kecamatan Cempaga, Cempaga Hulu, dan Kotabesi, caleg pendatang baru seolah tak percaya melihat hasil perolehan suaranya. Padahal, di satu desa, dia menghabiskan biaya Rp 11 juta untuk meraup suara maksimal. Dia memperkirakan dengan modal itu bisa meraup 70-80 suara. Namun. Dia justru hanya mendapat 11 suara.
”Pileg kali ini memang brutal. Caleg banyak dikelabui tim sukses atau masyarakatnya. Yang pasti, biaya politik tahun ini meningkat tajam, sementara perolehan suara minim sekali,” ujarnya.
Sementara itu, seorang warga di dapil IV, So (32), mengungkapkan, jual-beli suara dalam pemilu kali ini paling sporadis. Dia menyaksikan langsung hal itu. Bahkan, lebih parah dibanding Pemilu 2014 silam. Dia sekeluarga meraup banyak uang dari serangan fajar
”Kalau dihitung, ada sekitar Rp 2.700 dari semua caleg. Kalau tidak salah ada lima caleg yang memberi,” katanya.
Padahal, lanjutnya, masing-masing tim sukses caleg di wilayahnya tahu betul bahwa serangan fajar tumpang tindih. ”Tapi, tim sukses caleg itu tidak peduli, yang penting (uang) dibagi saja. Apalagi hanya lima tahun sekali,” ujarnya sambil tertawa.
Menurutnya, hanya ada satu caleg yang menarik kembali uang yang disebarkan setelah mengetahui terjadi tumpang tindih atau serangan fajar di wilayah yang sama. ”Ada beberapa orang yang menerima disuruh kembalikan,” katanya.
Salah satu kontestan pemilu, Pujo Darmanto mengatakan, ungkapan tak ada uang tak ada suara itu benar adanya. Bahkan, situasinya lebih parah. Meski ada uang, suara pun bisa tidak ada.
”Politik transaksional itu sulit diberantas. Bawaslu tidak mampu membendung itu. Contohnya saja bagi-bagi uang oleh caleg, ada tidak yang tertangkap dan diproses,” kata caleg dapil I Kecamatan MB Ketapang tersebut.
Menurut Pujo, jangan berharap bisa jadi wakil rakyat jika tidak punya banyak uang. ”Minimal itu Rp 300 juta untuk modal. Makanya kalau terpilih, masyarakat jangan lagi protes ke DPRD karena tidak perhatikan. Memang masyarakatnya sendiri bisa dibeli suaranya,” tegasnya.
Dia menambahkan, aparat penegak hukum juga harus mengawasi lembaga legislatif. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan akan ada upaya untuk mengembalikan modal mencaleg dengan menggerogoti uang rakyat. Mafia anggaran serta oknum pemain fee proyek bisa bermunculan.
”Jaksa dan polisi mesti mengawasi ketat ke depannya, karena oknum yang main uang itu pasti mikirnya balikin modal,” katanya. (ang/ign)
